Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Surat Peminjaman Genset Gratis Atas Nama PT PLN

Kompas.com - 08/08/2019, 21:00 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah surat berisi informasi mengenai peminjaman genset gratis mengatasnamakan PT PLN (Persero) beredar di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp pada Kamis (8/8/2019).

Pesan yang beredar itu menyebutkan, genset ini bisa dipinjam saat terjadi pemadaman listrik di daerah Bintara, Penggilingan, Tangerang, yang dijadwalkan padam pada 8-9 Agustus 2019.

Saat dikonfirmasi, pihak PT PLN (Persero) membantah bahwa surat edaran itu dikeluarkan secara resmi oleh PT PLN (Persero).

Informasi itu dipastikan hoaks.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, pengguna Facebook, YK, mengunggah foto tangkapan layar yang menampilkan surat edaran pemadaman listrik di daerah Bintara, Penggilingan, Tangerang pada Kamis (8/8/2019).

Adapun, pesan tersebut menyatakan, pemadaman dilakukan karena adanya pelaksanaan pemeliharaan jaringan 20 KV Recloser CSB dan pemulihan Gardu/Travo listrik yang mengalami overload.

Rencananya, pemadaman akan berlangsung pada Kamis-Jumat, 8-9 Agustus 2019 pukul 09.00-19.30 WIB.

Beberapa daerah yang alami pemadaman, yakni Jalan Bintara Raya, Jalan Pondok Kopi, Jalan Penggilingan, Jalan Malaka Baru, Jalan Pondok.

Selain itu, disebutkan pula atas kejadian pemadaman ini, PT PLN melakukan peminjaman genset untuk menyuplai aliran listrik hingga aliran listrik kembali normal.

Berikut isi pesan tersebut:

"Terkait dengan hal tersebut di atas, kami berharap saudara mempersiapkan segala sesuatunya. Kami siap membantu jika saudara membutuhkan energi listrik yang bersifat mendesak dalam bentuk bantuan unit genset atau bantuan lainnya seperti sambungan darurat.

Bantuan yang kami berikan bersifat dipinjamkan sampai dengan nyala kembali atau Normal.

Serta tidak dikenakan biaya (sudah termasuk BBM), jika persediaan unit masih ada. Seluruh pelaksanaan akan dikerjakan oleh petugas pelayanan teknik kami.

Saran dari kami untuk tidak memberikan tip kepada petugas pelayanan teknik kami, karena di luar prosedur aturan kami.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih."

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com