Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perpres Terbit, Jokowi Ingin Kendaraan Listrik Berseliweran di Kota-kota Indonesia

Kompas.com - 08/08/2019, 11:52 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berharap terbitnya peraturan presiden terkait kendaraan listrik bisa membuat industri tersebut berkembang.

Efek jangka panjangnya, ia ingin agar kendaraan listrik bisa menggantikan kendaraan berbahan bakar minyak.

"Kita harapkan nanti dengan bahan-bahan baterai di Indonesia mungkin harganya bisa ditekan lebih murah, (kendaraan listrik) akan berseliweran di kota-kota Indonesia," kata Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Mobil Listrik

Namun, Jokowi mengakui proses peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Belum lagi mobil listrik membutuhkan biaya produksi lebih mahal sehingga akan dijual lebih mahal pula.

"Ini kan masih lama. Membangun sebuah industri seperti ini tidak mungkin satu atau dua tahun, pasti juga akan melihat pasar. Melihat pembeli. Apakah membuatnya bisa, yang beli ada? Karena 40 persen harganya lebih mahal dari mobil biasa," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta DKI Beri Insentif Pengguna Mobil Listrik, Ini Kata Anies

Untuk itu, Jokowi berharap nanti kepala daerah bisa memberikan insentif bagi warga pengguna mobil listrik, khususnya untuk kota-kota besar dengan anggaran yang juga besar seperti DKI Jakarta.

"Pembeli kalau harganya terlalu mahal, siapa yang mau juga sehingga kita mendorong, terutama Gubernur DKI yang APBD gede bisa memberi insentif. Saya kira bisa dimulai," kata Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Saat menyampaikan hal itu, Jokowi menoleh ke arah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berdiri di sampingnya.

Baca juga: Tentang Mobil Listrik, Daihatsu Baru Belajar

Anies pun langsung menjawab dan menyatakan bahwa pemberian insentif sudah dilakukan.

Insentif itu berupa terbebasnya kendaraan listrik dari aturan ganjil genap. Sebab, kendaraan jenis ini tak ikut menyumbang polusi di Ibu Kota.

"Ganjil genap bebas untuk mobil listrik," kata Anies.

"Nah itu bisa jadi insentif," kata Jokowi.

Jokowi menilai Pemprov DKI bisa memberi insentif lain, misalnya berupa penggratisan parkir, penggratisan balik nama, atau subsidi langsung saat pembelian.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan segera menandatangani peraturan presiden tentang mobil listrik jika berkasnya sudah sampai ke meja kerjanya. Jokowi berharap pengembangan mobil listrik bisa segera dimulai. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan infrastruktur untuk menunjang produksi mobil listrik di dalam negeri. Adanya mobil listrik juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah lingkungan seperti polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta. #PolusiUdara #MobilListrik #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com