JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, dalam pembekalan caleg DPR dan DPRD terpilih periode 2019-2024, setiap caleg diwajibkan menandatangani pakta Integritas.
Pakta Integritas itu, kata Mardani, berisi kewajiban para caleg untuk membela NKRI dan Pancasila hingga dilarang korupsi.
"Isinya tentang kita harus membela Pancasila NKRI, kepada AD/ART, menjaga kebinekaan dan juga haram KKN, korupsi kolusi nepotisme," kata Mardani saat ditemui di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).
Baca juga: Sohibul Iman Tak Khawatir Kader PKS Gabung Garbi
Mardani mengatakan, penandatanganan pakta integritas didampingi oleh Presiden PKS Sohibul Iman.
Ia mengatakan, bagi caleg yang tidak memenuhi pakta integritas, akan diberi sanksi dari partai.
"Siapa yang tidak memenuhi pakta integritas ini, siap diberi sanksi. Kami semua tandatangan di atas materai. Menurut saya ini bagus, bahwa kita harus memperkuat institusi partai," ujarnya.
Sebelumnya, PKS menggelar pembekalan bagi calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah terpilih seluruh Indonesia, Senin siang.
Ada sebanyak 250 calon anggota DPR dan DPRD mengikuti pembekalan tersebut.
Baca juga: Serap Aspirasi Kader Se-Indonesia, PKS Siap Jadi Oposisi Sendirian
Secara umum, terdapat empat materi yang disampaikan kepada para caleg PKS dalam pembekalan, yakni mempersiapkan caleg bekerja sesuai tupoksi di DPR dan DPRD, mewakili visi dan misi partai, menjalankan fungsi advokasi bagi masyarakat dan berperan aktif dalam diplomasi luar negeri.
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, salah satu isu yang juga disinggung dalam acara pembekalan ini adalah mengenai pentingnya berperan sebagai oposisi demi perkembangan demokrasi.
"Jadi, kami ingin memberikan pemahaman dan keyakinan kepada caleg-caleg kita bahwa oposisi itu mulia dan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk membangun demokrasi yang berkualitas," kata Sohibul.
Respons para caleg itu, lanjut Sohibul, sama seperti suara di akar rumput PKS, yakni mendorong agar partainya berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah.
"Sama dengan kader, ingin oposisi. Saya sudah menyerap dari halal bihalal kader. Ini belum ditanya saja, udah bilang stand di luar ya, ini caleg terpilih juga gitu," lanjut dia.