Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg PKS Tandatangani Komitmen Bela Pancasila hingga Haramkan Korupsi

Kompas.com - 05/08/2019, 20:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, dalam pembekalan caleg DPR dan DPRD terpilih periode 2019-2024, setiap caleg diwajibkan menandatangani pakta Integritas.

Pakta Integritas itu, kata Mardani, berisi kewajiban para caleg untuk membela NKRI dan Pancasila hingga dilarang korupsi.

"Isinya tentang kita harus membela Pancasila NKRI, kepada AD/ART, menjaga kebinekaan dan juga haram KKN, korupsi kolusi nepotisme," kata Mardani saat ditemui di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Sohibul Iman Tak Khawatir Kader PKS Gabung Garbi

Mardani mengatakan, penandatanganan pakta integritas didampingi oleh Presiden PKS Sohibul Iman.

Ia mengatakan, bagi caleg yang tidak memenuhi pakta integritas, akan diberi sanksi dari partai.

"Siapa yang tidak memenuhi pakta integritas ini, siap diberi sanksi. Kami semua tandatangan di atas materai. Menurut saya ini bagus, bahwa kita harus memperkuat institusi partai," ujarnya.

Sebelumnya, PKS menggelar pembekalan bagi calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah terpilih seluruh Indonesia, Senin siang.

Ada sebanyak 250 calon anggota DPR dan DPRD mengikuti pembekalan tersebut.

Baca juga: Serap Aspirasi Kader Se-Indonesia, PKS Siap Jadi Oposisi Sendirian

Secara umum, terdapat empat materi yang disampaikan kepada para caleg PKS dalam pembekalan, yakni mempersiapkan caleg bekerja sesuai tupoksi di DPR dan DPRD, mewakili visi dan misi partai, menjalankan fungsi advokasi bagi masyarakat dan berperan aktif dalam diplomasi luar negeri.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, salah satu isu yang juga disinggung dalam acara pembekalan ini adalah mengenai pentingnya berperan sebagai oposisi demi perkembangan demokrasi.

"Jadi, kami ingin memberikan pemahaman dan keyakinan kepada caleg-caleg kita bahwa oposisi itu mulia dan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk membangun demokrasi yang berkualitas," kata Sohibul.

Respons para caleg itu, lanjut Sohibul, sama seperti suara di akar rumput PKS, yakni mendorong agar partainya berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Sama dengan kader, ingin oposisi. Saya sudah menyerap dari halal bihalal kader. Ini belum ditanya saja, udah bilang stand di luar ya, ini caleg terpilih juga gitu," lanjut dia.

 

Kompas TV Wakil ketua PAN Bara Hasibuan menyebut jika partainya cenderung untuk memilih bergabung dengan pemerintah Jokowi-Maruf. Sementara Partai Keadilan Sejahtera PKS berkomitmen akan menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan dengan berada di ruang oposisi. #PAN #PKS #KoalisiJokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com