Sebut Pencurian Data Masif, Fahri Hamzah Minta Presiden Terbitkan Perppu Perlindungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut menyoroti kasus jual-beli data pribadi kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) di media sosial.

Fahri menilai, kasus pencurian data sudah darurat di Indonesia. Untuk itu, ia meminta presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang perlindungan data pribadi.

"Sebenarnya kalau yang darurat begini, saya minta presiden bikin perppu saja. Karena pencurian data warga negara ini sudah masif," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Polri Kantongi Akun Pembuat Konten Dugaan Jual Beli Data Kependudukan

Fahri menyinggung "digital dictatorship" yang membuat pemegang data pribadi dapat memantau setiap aktivitas masyarakat.

Bahkan, lebih sering memantau aktivitas masyarakat dibandingkan pemerintah.

"Database kita dipegang orang, nanti orang itu memantau kehidupan warga negara lebih dari kemampuan kita sendiri memantau diri, dan apalagi pemerintah memantau kita sehingga nanti apa yang kita beli, apa yang kita pakai, semua itu dipengaruhi oleh pasar, oleh pemain-pemain yang memegang database," papar dia. 

Selanjutnya, Fahri meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat aturan teknis terkait perlindungan data penduduk.

"Pokoknya Kemendagri beginilah, segera itu selesaikan e-ktp, dan segera bikin protokol perlindungan kepada data penduduk," ucap dia. 

Sebelumnya, beredar di media sosial informasi dari warganet mengenai jual-beli data pada KK dan NIK. Informasi ini diunggah pemilik akun Twitter pada (26/7/2019).

Ia mengunggah foto yang berisi jual-beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK + KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila gila gila," demikian unggahan pemilik akun itu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah melaporkan indikasi kasus jual-beli data pribadi tersebut ke Bareskrim Polri.

"Walaupun data itu di Dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan juga aman, tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim melaporkan untuk diusut," kata Tjahjo di Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Polri Tunggu Laporan Dukcapil soal Dugaan Jual-Beli Data Kependudukan

Saat bersamaan, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya memang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri agar penyalahgunaan data KK dan NIK ini bisa ditelusuri lebih jauh. Sebab, ia ingin ada ketenangan di masyarakat.

"Kami hanya melaporkan peristiwa. Kan yang ada di media sosial Facebook itu. Nanti akan bisa ditindaklanjuti tentu saja polisi, aparat penegak hukum," ujar Zudan, yang mendampingi Tjahjo di Ombudsman.

"Kami memastikan bahwa data dari Dukcapil tidak ada kebocoran data. Kami sudah cek semuanya, dipastikan tidak ada dari internal," kata Zudan.