Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Baru Indonesia, dari Proses hingga Pemilihan Kalimantan...

Kompas.com - 30/07/2019, 12:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta telah beberapa kali digaungkan. Bahkan, ternyata di era Presiden RI pertama Soekarno pun sempat ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Begitu pula di era presiden-presiden selanjutnya, yakni Soeharto, BJ Habibie, Soesilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Semuanya memiliki preferensi kota yang berbeda-beda.

Namun, kajian pemindahan ibu kota baru dimatangkan di era pemerintahan Jokowi. Sejak tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) melakukan kajian untuk merintis ibu kota baru di Palangkaraya.

Baca juga: Indonesia Ingin Belajar dari Brazil Soal Pemindahan Ibu Kota

Terdapat beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan Ibu Kota, mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, hingga tata kota.

Jokowi memastikan, kota yang akan dijadikan ibu kota baru berada di luar Jawa. Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa ibu kota baru tidak akan seperti Jakarta saat ini di mana menjadi pusat segala aktivitas.
Jika dipindahkan ke tempat baru, maka hanya kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Tiga Calon Ibu Kota Baru

Setidaknya ada tiga daerah yang menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Kawasan Segitiga Palangkaraya yang terletak Kalimantan Tengah, serta Bukit Nyuling di Gunung Mas dan Bukit Soeharto yang terletak di Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menilai, kondisi infrastruktur di Kalimantan, khususnya di bagian timur, cocok untuk menjadi calon ibu kota baru Indonesia. Bahkan, nama Kalimantan Timur sudah muncul dalam studi sekitar 1,5 tahun ini.

Baca juga: Bappenas: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota

Tiga alasan Jokowi melirik Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, yakni infrastruktur sudah cukup lengkap, fasilitas umum yang mendukung, serta terpisah dari pusat ekonomi dan bisnis.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran juga telah mempersiapkan lahan lebih dari 300.000 hektar untuk persiapan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya.

Tidak mau kalah, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengajukan Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai calon ibu kota negara.

Ia mengatakan, wilayahnya punya lahan luas dan kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai kawasan strategis pembangunan industri.

Merancang Skenario

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pihaknya merancang dua skenario pemindahan ibu kota.

Dalam skenario pertama, butuh lahan seluas 40.000 hektar apabila jumlah penduduknya mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.

"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar, itu skenario yang pertama," kata Bambang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com