Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kalau Pemda Persulit Investasi, Jadinya Inflasi

Kompas.com - 25/07/2019, 19:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah (Pemda) daerah tak mempersulit investasi yang masuk. Sebab, hal tersebut akan menyebabkan tingginya inflasi.

"Begitu bapak persulit investasi dan perdagangan di daerah, juga menyebabkan inflasi. Kalau di daerah stok gula kurang itu suatu indikator akan terjadinya kelangkaan dan akan terjadi inflasi," ujar Kalla dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendali inflasi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kalla menambahkan, minimnya investasi menyebabkan minimnya stok barang konsumsi. Dengan demikian inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan stok barang konsumsi.

Baca juga: Punya Potensi Kuat, Jabar Raih Penghargaan di Sektor Investasi

Wapres pun meminta para kepala daerah menjaga jalur distribusi barang konsumsi agar stoknya mencukupi sehingga harganya stabil.

Jika itu tidak dilakukan, Pemda harus bersiap menghadapi inflasi lantaran stok barang lebih sedikit dari uang yang beredar.

Kalla pun mengatakan semua pihak wajib bersyukur karena selama ini inflasi di Indonesia terkendali. Menurut Kalla, inflasi di Indonesia masih dalam taraf aman bagi pengusaha dan konsumen.

Baca juga: Mau Investasi Reksa Dana Syariah? Ini Ragam Pilihannya di E-Commerce

"Kita bersyukur saat ini, saya katakan tadi, inflasi tidak semua jelek, inflasi baik selama dia ringan. Inflasi ringan. Sekali lagi tanpa inflasi, (kalau) deflasi (bahaya). Jadi harus dijaga keseimbangan seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi tugas disini, Gubernur Bank Indonesia merumuskan uang keluar, tingkat bunga. Pemerintah menstabilkan defisit dan juga pembangunannya agar terjadi produktivitas. Daerah menstabilkan dengan jaga dan mengurusi konsumsi," lanjut Kalla.

Kompas TV Kunjungan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, menghasilkan janji investasi sebesar Rp 136 triliun rupiah, tapi sebagian baru sebatas komitmen. Penandatanganan dilakukan dalam pertemuan bilateral yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ada 12 nota kesepahaman MoU yang diteken. Sembilan merupakan kerja sama antar pemerintah, sisanya adalah kerja sama antar usaha atau bisnis-to-bisnis. Tiga kerja sama b-to-b ini sudah disepakat, sisanya akan terealisasikan dalam kesepakatan yang lebih detil antar 2 pihak. Indonesia melihat potensi besar di perjanjian ini karena Uni Emirat Arab punya cadangan dana besar untuk diinvestasikan. #UniEmiratArab #AbuDhabi #IndonesiaArabSaudi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com