Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Selebritas Mengaku Dijanjikan Dana Abadi Kebudayaan oleh Jokowi

Kompas.com - 17/07/2019, 21:09 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji mengalokasikan dana abadi kebudayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Janji itu disampaikan Jokowi saat bertemu sekitar 100 selebritas yang mendukungnya dalam Pilpres 2019.

Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/7/2019) sore.

"Jadi kalau itu kan baru akan dimulai tahun depan bahwa akan ada dana abadi yang memang oleh bapak Presiden disisihkan," ujar Yovie Widiyanto, musisi dan pentolan grup musik Kahitna, selepas bertemu Jokowi.

Baca juga: Proyek Strategis Jatim yang Diajukan ke Jokowi Diusulkan Dapat Dana Alokasi Khusus

Kendati demikian, menurut dia, mekanisme pengelolaan dana abadi kebudayaan tersebut belum dibahas secara detail dalam pertemuan tadi.

"Memang belum terlalu detail sih sebenarnya umum. Sangat umum, jadi bahwa mekanismenya lewat apa dengan cara seperti apa," kata dia.

Yovie pun menyambut baik dana abadi kebudayaan yang akan dialokasikan ini.

Menurut dia, tersedianya dana abadi ini akan mendukung kreativitas para pekerja seni serta perkembangan industri kreatif.

"Itu bisa membuat bertambah power untuk Indonesia kreatif tentu itu harus disambut baik oleh kita," kata dia.

Sementara itu, Farhan, presenter sekaligus anggota DPR RI terpilih 2019-2024, mengatakan bahwa dana abadi kebudayaan yang akan dialokasikan cukup besar.

Namun, ia enggan menyebut berapa jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah itu.

Baca juga: Jokowi Bertemu 100 Selebritas yang Mendukungnya pada Pilpres 2019

 

Hanya saja, saat ditanya apakah jumlahnya miliaran atau triliunan, ia menjawab bahwa dananya mencapai triliunan.

"Dana abadi ini kan dananya lumayan besar tujuannya untuk lembaga pendidikan itu pesan Pak Presiden, tetapi memang mekanismenya belum jelas," ujar dia.

Farhan berharap, pengelolaan dana abadi kebudayaan dapat dilakukan dengan baik dan akuntabel.

"Untuk itu ya harus kerjasama semua mulai dari pengelolaaan awal apakah akan dibentuk badan baru, mungkin," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com