Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik ICW terhadap Reformasi Polri di Pemerintahan Pertama Jokowi...

Kompas.com - 17/07/2019, 16:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti visi misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai membangun Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat yang tercantum dalam Nawacita.

Menjelang berakhirnya periode pemerintahan Jokowi-Kalla, agenda reformasi Polri dinilai masih banyak menyisakan pekerjaan rumah.

"Kita bisa lihat dari satu sisi dulu, tingkat kepatuhan di dalam pelaporan LHKPN masih rendah," ujar peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz, dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

"Apabila merujuk pada situs daring elhkpn.go.id, selama tahun 2017-2018 ada sebanyak 29.526 anggota kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Tapi terdapat 12.779 anggota kepolisian atau sekitar 43 persen yang LHKPN-nya tidak ditemukan," lanjut dia.

Baca juga: Komnas HAM: Polri Paling Banyak Diadukan...

Penerapan merit system di dalam penempatan personel juga dinilai masih bermasalah. Buktinya, pimpinan Polri pernah nekat mempromosikan perwira tingginya yang pernah terseret perkara hukum menjadi seorang kepala polisi daerah.

"Ini menyisakan pertanyaan mengenai ukuran kompetensi serta penilaian kinerja dalam promosi jabatan tersebut," papar dia.

Selanjutnya mengenai pengawasan. ICW menilai peran pengawasan terhadap Polri sangat lemah. Khususnya pengawasan dari luar institusi.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diharapkan galak dan tegas terhadap Polri justru dinilai sebaliknya. Ini juga berkaitan dengan kewenangan Kompolnas sendiri yang mesti ditambah.

"Selain itu, penanganan perkara-perkara pidana masih berpotensi membuka ruang terjadinya praktik suap. Misalnya melalui pemberian SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," pungkas dia.

Baca juga: Jadi Lembaga Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM, Ini Komentar Polri

ICW pun berharap pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin dapat memperbaiki pekerjaan rumah di institusi Polri tersebut.

 

Kompas TV Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen M Iqbal mengungkapkan Polri akan membentuk tim teknis lapangan khusus yang akan dipimpin Kepala Bareskrim Polri, Komjem Idham Azis beranggotakan satuan kerja yang profesional hingga melibatkan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Irjen M Iqbal mengungkapkan keseriusan Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan. #NovelBaswedan #TGPF #PenyiramanAirKeras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com