Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rapat soal Sampah Sudah 6 Kali, tetapi Tak Ada Progres

Kompas.com - 16/07/2019, 14:33 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Jokowi menyebut rapat soal pemanfaatan sampah menjadi energi listrik ini sudah beberapa kali dibawa ke Istana, tetapi belum ada kemajuan berarti. Ia pun menyesalkan hal itu. 

"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah 6 kali, sejak saya jadi wali kota. Saya ngomong apa adanya. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Jokowi saat membuka rapat.

"Saat jadi gubernur juga sama, tetapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progress yang sudah nyala dan jadi," ucap mantan Wali Kota Solo dan mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Ini Kriteria yang Cocok Mengisi Kabinet Jokowi di Mata Buya Syafii

Jokowi pun bertanya kepada para menteri serta kepala daerah yang hadir, apa sebenarnya permasalahan yang menghambat pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah ini.

"Kita langsung menuju ke masalah saja. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan PLN-nya pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah. Ada yang menyampaikan di ESDM-nya belum beres. Menterinya ada? Sudah, kita selesaikan sore hari ini," kata dia.

Jokowi menegaskan, yang menjadi masalah utama bukan persoalan listrik, melainkan urusan pengelolaan sampah.

Belum selesai urusan sampah di darat, pemerintah harus menyelesaikan masalah sampah di laut.

"Ini juga menjadi masalah dunia bukan hanya kita. Dan kita ini berada pada posisi yang di nomor, mengenai sampah, nomor dua. Saya ingin betul-betul ada sebuah solusi sore hari ini," kata Jokowi.

"Problemnya ada di mana, langsung dan waktu saya berikan kepada wali kota, gubernur, bupati yang hadir. Langsung to the point saja masalahnya ini. Enggak usah cerita terlalu panjang," kata dia lagi.

Rapat terbatas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Baca juga: Mendagri Ingin Perda dan Program Daerah Sesuai Visi Indonesia Jokowi

Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikono, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Hadir juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Wali Kota Makassar Muhammad Iqbal Samad Suhaeb.

Kemudian, Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wakil Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Wali Kota Palembang Harnojoyo, serta Sekda DKI Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com