Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet: Presiden Minta Jangan Ada Lagi Partai Baru Lahir dari Golkar

Kompas.com - 15/07/2019, 14:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Bambang mengatakan, ia membahas sejumlah RUU seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Kendati demikian, ia mengakui lebih banyak bicara soal dinamika yang berkembang di Partai Golkar.

"(Presiden berpesan) Golkar harus dijaga, jangan lagi ada partai-partai baru dari golkar, cukuplah anak-anak yang kemarin sudah lahir, jangan lahir lagi," kata Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar ini kepada wartawan, usai pertemuan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Dirinya Didukung 460 DPD untuk Jadi Ketum Golkar

Diketahui, Munas 2014 lalu, Golkar sempat pecah antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Sejumlah tokoh yang gagal merebut kursi Partai Golkar juga mendirikan partai baru. Wiranto mendirikan Partai Hanura, Prabowo Subianto mendirikan Gerindra, dan Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem.

Bambang yang berniat maju sebagai calon ketua umum Golkar di Munas Desember 2019 nanti, mengaku sama sekali tidak membahas restu atau pun dukungan dari Jokowi. Ia mengaku hanya berbicara dinamika Golkar secara umum.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Kader Golkar Siap jika Diminta Jadi Menteri

"Enggak ada restu-merestui, dukung mendukung juga enggak ada. Hanya kita bicara bagiamana Golkar kedepan harus tetap menjadi partai tengah yang bisa menyatukan semua kekuatan yang ada, dan jangan ada lagi lahir partai-partai baru dari rahim Golkar," kata dia.

Bambang sendiri meyakini Golkar bisa menjaga kekompakan sehingga tidak kembali pecah dalam Munas kali ini. Sejauh ini, sudah ada dua tokoh yang menyatakan akan mencalonkan diri di Munas, yakni Bambang serta ketum Golkar petahana Airlangga Hartarto.

Bambang menilai persaingan dia dan menteri perindustrian itu sejauh ini masih berlangsung wajar.

"Enggak (panas) lah biasa saja, dinamika," ujar Bambang.

Kompas TV Partai Golkar melalui Ketua DPP, Ace Hasan Syadzily mempertimbangkan saran wakil presiden, Jusuf Kalla terkait proporsi jatah menteri yang sesuai dengan perolehan kursi DPR.<br /> <br /> Menurut Ace, proporsional perwakilan parpol di kabinet adalah penting untuk mengawal soliditas pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf 5 tahun ke depan.<br /> Namun demikian, Golkar tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait komposisi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com