ICW: Reformasi Birokrasi Upaya Jokowi dalam Isu Pemberantasan Korupsi

Hal itu disampaikan koordinator ICW Adnan Topan Husodo merespons pidato Presiden Jokowi dalam acara bertajuk "Visi Indonesia" pada Minggu (14/7/2019) malam.

"Isu krusial dari pemberantasan korupsi di Indonesia kan ada dua ya, salah satunya soal reformasi birokrasi. Dalam pidato tadi malam, Pak Jokowi sudah menyentuh aspek itu dan sudah bisa memberikan landasan kuat bagi upaya pemberantasan korupsi," ujar Adnan kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Dia menjelaskan, salah satu faktor perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup signifikan yakni karena tidak adanya reformasi di bidang birokrasi dan hukum.

Reformasi penegakkan hukum dan birokrasi pemerintah, lanjutnya, menjadi hal yang penting dalam memberantas praktik-praktik yang menyimpang.

"Selama ini kan reformasi di bidang hukum dan birokrasi tidak berjalan. Namun, dalam pidato Pak Jokowi, dia menyebutkan ada aspek penegakan di dalam reformasi birokasi, saya kira itu sudah cukup memberikan landasan upaya pemberantasan korupsi," papar Adnan kemudian.

Di sisi lain, ICW berharap Presiden Jokowi menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja KPK.

"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024. Tak hanya Jokowi, Ma'ruf Amin juga turut berpidato di acara tersebut.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.

Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi. Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.