Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ingin Kasus Munir Terulang, Amnesty Desak Polri Buka Laporan TGPF Kasus Novel

Kompas.com - 10/07/2019, 18:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mendesak Polri mengungkap laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyerangan Novel Baswedan ke muka publik.

Manajer Riset Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan, pihaknya tak ingin laporan kasus Novel mengulang kasus Munir yang laporan TGPF-nya belum terungkap ke publik.

"Ada beberapa stetment dari Pak Hendardi (anggota TGPF), (laporan) hanya akan diumumkan kepada Polri atau apa nanti Polri yang mengumumkan kepada publik kalau dia mau gitu. Nah ini yang masalah karena kita juga punya pengalaman semacam ini di kasus Munir," kata Papang di Gedung Ombudsman, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Novel Minta Kasus yang Menimpanya Tak Diperkeruh dengan Spekulasi

Papang menuturkan, ketika itu TGPF kasus Munir telah menyerahkan laporannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Presiden SBY tak kunjung mengungkap temuan TGPF ke muka publik.

Menurut Papang, pengungkapan kasus Novel merupakan hal yang wajib dilakukan karena korupsi merupakan kejahatan serius selayaknya kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Papang melanjutkan, pengungkapan kasus Novel juga dapat menjadi bukti keseriusan negara dan pemerintah dalam melawan korupsi.

"Kalau hasil TGPF kasus Novel tidak transparan pada publik artinya gerakan antikorupsi juga masih menghadapi lawan-lawan yang kuat jadi tidak ada efek jera bagi orang yang ingin melakukan korupsi," ujar Papang.

Baca juga: Soal Kasus Novel Baswedan, Wapres Bilang Tunggu Saja Pekan Depan

Sebelumnya, TGPF bentukan Polri itu telah menyerahkan laporannya kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam pertemuan selama dua jam, Selasa (9/7/2019) kemarin.

Anggota TGPF kasus Novel Baswedan, Hendardi mengatakan, pihaknya baru akan mempublikasikan hasil investigasi terkait kasus penyerangan terhadap penyidik KPK itu pekan depan.

Kompas TV Tim Gabungan Pencari Fakta kasus Novel Baswedan menduga ada motif politik di balik kasus penyerangan terhadap penyidik senior itu. TGPF akan mengumumkan hasil investigasinya pekan depan. TGPF telah menyerahkan laporan hasil investigasi kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan kepada Kapolri. Salah satu anggota TGPF, Hendardi menyatakan tim tengah mendalami latar belakang politik di balik penyerangan terhadap Novel. Menurut Hendardi perkara ini bukan kriminal biasa dan motif penyerangan muncul karena Novel merupakan penyidik di KPK. Tim menghargai masukan dari Kapolri yang akan mempelajari laporan hasil investigasi dalam waktu sepekan ke depan. #TGPFNovelBaswedan #NovelBaswedan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com