Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta TKN-TKD Tidak Bubar

Kompas.com - 02/07/2019, 21:53 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) yang telah membantunya memenangkan Pilpres 2019.

Pertemuan digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (2/7/2019) malam.

Dalam pertemuan itu, hadir ketua, sekretaris, dan bendahara TKD dari masing-masing provinsi. Sementara itu, dari TKN, hadir pimpinan dan pengurus inti.

Menurut Wakil Ketua TKN Johnny G Plate, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada tim di tingkat pusat dan daerah yang telah berjuang maksimal pada Pilpres 2019.

Baca juga: PPP Menyayangkan Prabowo Belum Ucapkan Selamat ke Jokowi-Maruf

Jokowi juga meminta tim kampanye, khususnya di daerah, untuk tetap solid agar bisa membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya.

"Pak Jokowi minta agar TKD khususnya, ikut membantu bersama sama memperlancar program program besar yang dilakukan presiden di dalam program kerja 5 tahun ke depan. Intinya itu saja," kata Johnny kepada wartawan usai pertemuan.

Johnny mengatakan, tugas TKN dan TKD memang sudah selesai setelah Pilpres 2019 berakhir.

Namun, TKN dan TKD tidak akan membubarkan diri layaknya koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Di dalam tadi juga tidak ada pembicaraan soal bubar. Yang ada diminta untuk membantu. Beda dengan yang kalahlah. Kalau kalah kan membubarkan timnya, kalau yang menang melanjutkan tugasnya," kata Johnny.

Baca juga: Wakil Ketua TKN Sebut Belum Ada Pembahasan Kabinet

Saat ditanya seperti apa bantuan konkret yang akan diberikan TKD terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Johnny menyebut itu hal teknis yang perlu dibahas lebih lanjut.

Namun, menurut dia, membantu pemerintah tak harus masuk ke dalam kabinet.

Sekjen Partai Nasdem ini juga menegaskan bahwa dalam pertemuan tadi sama sekali tidak dibahas soal pembentukan kabinet baru.

"Tadi itu acaranya presiden menyampaikan terima kasih. Tidak ada pembahasan secara khusus terkait struktur kabinet karena itu hak prerogatif presiden. Kami percayakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com