Pendaftar Calon Pimpinan KPK Masih Didominasi dari Kalangan Dosen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih mengatakan bahwa pendaftar capim KPK masih didominasi oleh kalangan dosen.

Yenti mengatakan, sejak pendaftaran dibuka pada 17 Juni 2019 hingga Senin (1/7/2019) hari ini, sudah 84 orang yang mendaftar menjadi capim KPK. Selain dosen, kalangan pengacara, dokter, pegawai negeri sipil (PNS) aktif maupun pensiun juga mendaftar menjadi capim KPK.

"Sudah 84 pendaftar, masih didominasi oleh dosen 22 (pendaftar), pengacara 20, dan lain-lain, purnawirawan TNI belum ada, dokter, pensiunan PNS, PNS aktif, (pegawai) pajak," kata Yenti usai mengunjungi Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama anggota Pansel lainnya, Senin.

Baca juga: Pansel Calon Pimpinan KPK Minta BNPT Telusuri Rekam Jejak Kandidat

Adapun kedatangan Pansel Capim KPK ke Kantor BNN guna menjalin kerja sama untuk menelusuri rekam jejak capim KPK terkait narkotika dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam pertemuannya dengan BNN, Yenti menjelaskan bahwa pihaknya mendapat banyak masukan dari BNN yang akan dijadikan acuan dalam menyeleksi capim KPK.

"Jangan sampai komisioner terlibat dengan indikasi narkotika, penggunaan narkotika dan beberapa hal yang akan mempengaruhi kalau yang bersangkutan pernah bersentuhan atau berkaitan dengan kejahatan narkotika, termasuk dengan jaringan narkotika dan penggunaan uang narkotika yaitu TPPU berkaitan dengan narkotika," ujar Yenti.

Adapun pendaftaran capim KPK akan ditutup pada 4 Juli 2019. Berkas pendaftaran dapat disampaikan dengan cara mengirim langsung kepada sekretariat panitia seleksi calon pimpinan KPK, Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110.

Berkas juga dapat dikirim melalui pos tercatat ke alamat Panitia Seleksi atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id. Salinan cetak (hardcopy) berkas diserahkan pada saat uji kompetensi. Pendaftaran capim KPK tidak dipungut biaya.

Baca juga: Pansel KPK Menjawab Polemik dan Kritik...