Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hadiri Penetapan Presiden di KPU, Prabowo Utus Habiburokhman

Kompas.com - 30/06/2019, 15:59 WIB
Jessi Carina,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak hadir dalam penetapan presiden dan wapres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Politikus Partai Gerindra Habiburokhman pun hadir mewakili Prabowo-Sandiaga dan Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Saya diberi tugas oleh Pak Prabowo untuk hadir. Kita hormati proses yang sudah berjalan baik di penghitungan KPU maupun di MK. Kebetulan beliau berhalangan hadir jadi beliau menugasi kami untuk hadir di sini," ujar Habiburokhman di Kantor KPU, di Jalan Imam Bonjol, Minggu (30/6/2019).

Baca juga: Prabowo Tak Akan Gugat Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional

Habiburokhman hadir bersama anggota BPN lainnya. Dia tidak tahu apakah elite partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan hadir dalam acara ini atau tidak.

Namun, dia memastikan pihak yang hadir untuk mewakili BPN dan Partai Gerindra adalah dirinya.

Pantauan Kompas.com, hingga pukul 15.44 WIB ini, partai koalisi Prabowo-Sandiaga yang datang ke KPU baru perwakilan Partai Amanat Nasional.

Sekjen PAN Eddy Soeparno hadir bersama kader lain untuk mewakili partainya.

Dalam acara ini, KPU memang mengundang dua pasangan capres dan cawapres dan juga partai politik.

Baca juga: Prabowo Tak Akan Hadir dalam Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Adapun jadwal sidang pleno penetapan presiden dan wapres terpilih dibuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Permohonan tersebut meminta MK menetapkan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019. Selain itu, meminta MK membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com