Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Aparat Keamanan Menindak Kelompok Teroris

Kompas.com - 27/06/2019, 13:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo meminta aparat keamanan untuk mulai bergerak dan menindaklanjuti kelompok teroris yang masuk ke Jakarta menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa hasil Pilpres 2019.

Diketahui, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada kelompok teroris yang masuk ke Jakarta menjelang putusan MK, Kamis (26/6/2019).

"Kalau informasi awal sudah dapat, maka kita minta aparat mulai bergerak dan menindak apa yang indikasi yang disampaikan oleh Moeldoko," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Bambang mengatakan aparat keamanan cukup cakap dalam menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko: Ada Kelompok Teroris yang Sudah Masuk ke Jakarta

"Saya kira kita memiliki aparat yang cukup cakap untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan Pak Moeldoko," ujar dia.

Selanjutnya, Bambang meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penindakan kelompok teroris tersebut kepada aparat.

"Saya minta juga kepada para pihak yang masih mencoba mengganggu keamanan, jangan salahkan pihak keamanan kalau mereka bertindak tegas karena itulah harapan semua rakyat termasuk dari gedung parlemen ini," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada kelompok teroris yang sudah masuk ke Jakarta menjelang aksi massa menyambut sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019) besok. 

Baca juga: Sidang Putusan MK, Ini Langkah Polri Antisipasi Potensi Ancaman Terorisme

"Memang ada kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri, ada kurang lebih 30 orang, sudah masuk ke Jakarta," kata Moeldoko di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019). 

Namun, Moeldoko memastikan bahwa aparat keamanan sudah mendeteksi pergerakan kelompok teroris tersebut. Aparat akan langsung bergerak jika mereka melakukan pelanggaran. Ia meminta masyarakat tak perlu khawatir.

"Kita sudah lihat itu, sudah kenali mereka, jadi gak usah khawatir kalau terjadi sesuatu tinggal diambil," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com