JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, tak mempermasalahkan bila partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akhirnya berkoalisi dengan capres petahana Jokowi.
Beberapa partai yang tak menolak bila diajak bergabung di antaranya ialah PAN dan Partai Demokrat. Selain itu, Jokowi juga memberi peluang kepada Gerindra untuk bergabung.
"Itu terjadi juga lima tahun yang lalu. Dulu Golkar, PAN, PPP, itu kan pihak Prabowo dulu. Mendukung Pak Prabowo pada tahun 2014. Tapi untungnya Golkar PAN, PPP, juga bergabung dalam pemerintahan ini," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Baca juga: Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK
Kalla menambahkan, hal tersebut biasa terjadi dalam politik lantaran tak ada kawan dan musuh abadi di dalamnya. Kalla menilai hal tersebut merupakan kedinamisan dalam berpolitik.
Ia menyadari banyaknya anggota koalisi dalam pemerintahan berpotensi memunculkan perdebatan di antara partai koalisi saat mengambil keputusan. Namun, menurut dia hal tersebut juga terjadi di banyak negara.
Baca juga: Sinyal Golkar Menolak Gerindra Masuk Koalisi 01...
Kalla mengatakan jika terjadi perdebatan di antara anggota koalisi, tinggal dicari jalan tengahnya. Dengan demikian, ia meyakini pemerintahan ke depan akan tetap berjalan efektif dalam memutuskan kebijakan.
"Pengalaman kita, kebijakan kabinet berbeda dengan partai-partai yang ada di DPR. Itu biasa saja. Ataupun pada ujungnya seperti PAN. Karena mendukung Prabowo, menteri PAN itu di-reshuffle," lanjut Kalla.