Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengebut pembangunan infrastruktur di enam provinsi yang menjadi lumbung suara bagi Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu. Presiden Joko Widodo memimpin langsung rapat untuk membahas percepatan tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019) siang ini.

Rapat internal itu diikuti sejumlah menteri yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karta Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Basuki mengatakan, rapat tersebut membahas tindak lanjut pertemuan antara Jokowi dengan gubernur, bupati, dan walikota dari enam provinsi beberapa waktu lalu.

"Jadi beberapa waktu lalu Pak Presiden kan undang Pemda, Gubernur, Bupati dan Walikota di 6 Provinsi. Ini mau dilanjutkan lagi. Beliau memonitor proses yang diusulkan pak Gubernur, Buparti dan Walikota yang di Jateng, Jatim, Sulut, Bali, NTT, dan Papua," kata Basuki usai rapat.

Baca juga: TKN Sebut Iklan Pencapaian Infrastruktur Jokowi di Bioskop Tak Ada Unsur Kampanye

Menurut Basuki, kepala daerah dari Provinsi itu sengaja diundang ke Istana oleh Jokowi untuk menyampaikan permintaan terkait kebutuhan infrastuktur di daerahnya masing-masing.

"Misalnya Papua beliau sebutkan permintaan Pak Gub tentang PON. Fasilitas venue sport. Kalau Jateng dan Jatim khususnya, beliau fokuskan supaya semua kegiatan usulan itu diarahkan pada penunjang investasi. Misalnya usulan untuk buat exit-exit tol baru di Magetan, di Ngawi, yang di sana akan ada kawasan-kawasan industri baru. Nah itu harus kita penuhi," kata Basuki.

Namun, Basuki menilai percepatan pembangunan di enam provinsi ini tak ada kaitannya dengan perolehan suara Jokowi di Pilpres. Menurut dia, nantinya Jokowi juga akan mengundang gubernur, bupati dan walikota dari provinsi lainnya untuk menanyakan kebutuhan infrastuktur di tiap daerah.

"Beliau mau meneruskan mengundang yang lain. Ini momen tadi dibikin sambil dibuat jadwal untuk memanggil gubernur dan walikota yang lain," kata dia.