Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Kehormatan Demokrat Gelar Rapat Sikapi Manuver Max Sopacua Cs

Kompas.com - 14/06/2019, 08:47 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan menggelar rapat untuk menyikapi manuver sejumlah senior kader partai berlambang mercy itu yang mengusulkan Kongres Luar Biasa (KLB).

Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin yang saat ini tengah berada di luar negeri mengaku sudah meminta jajarannya untuk segera menggelar pertemuan.

"Saya sudah minta Sekretaris Dewan Kehormatan saudara Yosef Badeoda untuk mengundang anggota Wanhor yang ada di Tanah Air untuk menyelenggarakan rapat membahas masalah tersebut," kata Amir Syamsuddin kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Senior Demokrat Dorong Kongres Luar Biasa, Minta SBY Tunjuk AHY Jadi Ketum

Sebelumnya, senior Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Beberapa politisi senior yang tergabung dalam gerakan ini, yakni Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Normalnya, Kongres Demokrat yang digelar lima tahunan baru akan diselenggarakan pada 2020.

Baca juga: Demokrat Tolak Usul KLB untuk Gantikan SBY sebagai Ketum

Namun, para senior menilai Kongres sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru mendesak untuk dilakukan karena perolehan suara yang anjlok.

Perolehan suara Demokrat turun menjadi 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

Namun, Amir menegaskan bahwa alasan dan tata cara yang memungkinkan terselenggaranya KLB telah diatur secara tegas dan limitatif dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

 

Baca juga: Senior Demokrat Kritik Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief

Diantaranya, KLB harus disetujui oleh 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 Dewan Pimpinan Cabang.

"Sehingga tampilnya beberapa kader yang sesenior apapun tidak bisa mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut," kata Amir.

Amir menilai, manuver segelintir senior Demokrat itu justru bisa membingungkan DPD dan DPC.

Amir juga menilai tidak tepat para senior menyampaikan kritik soal perolehan suara partai dan desakan KLB kepada publik.

"Semua ada forum,waktu dan tempatnya untuk dikemukakan sesuai ketentuan dalam AD/ART," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com