Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adukan ke OJK Melalui Nomor Ini jika Sering Terima SMS Palsu

Kompas.com - 12/06/2019, 18:54 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Konsumen selular di Indonesia kerap menerima pesan singkat atau Short Mesaage System (SMS) dari nomor tidak dikenal di ponselnya.

Pesan itu beragam. Ada yang menawarkan pinjaman dana, permintaan transfer, meminta pulsa, dan sebagainya.

SMS sejenis itu tidak hanya datang sekali dua kali. Banyak yang mengeluhkan sering menerima SMS seperti itu.

Akan tetapi, belum semua memahami bahwa sebagian besar pesan itu bodong dan sangat mengganggu pengguna ponsel.

Merespons hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kontak aduan bagi masyarakat yang mendapati pesan palsu di ponselnya, khususnya yang berkaitan dengan keuangan.

Masyarakat bisa melapor ke Layanan FCC OJK di nomor 1-500-655 atau menangkap layar sms tersebut dan mengirimkannya ke alamat e-mail: konsumen@ojk.go.id.

Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo menyebutkan, kontak tersebut dapat menerima semua aduan masyarakat yang menyoal sms palsu di bidang keuangan.

“Sebatas keuangan. Kalau non-keuangan di-admin-kan oleh Kemendag,” kata Anto saat dihubungi Rabu (12/5/2019).

Menindaklanjuti laporan yang masuk, OJK akan mengoordinasikannya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pihak yang memiliki otoritas di bidang kepemilikan nomor selular.

“Kami koordinasikan dengan Kominfo untuk pemblokiran,” ujar Anto.

Pemblokiran ini diharapkan dapat menekan persebaran SMS palsu sejenis secara lebih luas, dan menghindarkan orang lain dari potensi menjadi korban SMS palsu tersebut.

Saat ditanya mengenai sumber yang digunakan oleh oknum pengirim SMS palsu sehingga memiliki kontak pengguna ponsel, Anto menyebutkan, salah satunya karena perilaku pengguna yang tidak sadar membagi kontak pribadi di ranah publik.

"Banyak kemungkinan termasuk kita tidak sadar share data pribadi sendiri,” jelas Anto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com