Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Nasir Minta Mahasiswa Tak Terprovokasi Ikut Aksi 22 Mei

Kompas.com - 20/05/2019, 15:48 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta mahasiswa tidak terprovokasi dan ikut serta dalam aksi gerakan massa 22 Mei 2019.

"Saya ingin lakukan komunikasi yang baik dengan mahasiswa, karena mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa. Untuk itu, kita minta mahasiswa jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Nasir usai dialog dengan mahasiswa kelompok Cipayung di Jakarta, Senin (20/5/2019), seperti dikutip Antara.

Dalam kesempatan itu, Nasir juga meminta agar mahasiswa tidak harus datang ke Jakarta untuk menghadiri apa yang dilakukan pada 22 Mei.

Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap Polisi Siapkan Martir untuk Aksi 22 Mei

Menurut Nasir, serahkan semua hasil keputusan hasil Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Nasir mengatakan, mahasiswa hendaknya melakukan aktivitas di dalam kampus, karena prosedur hukum sudah berjalan dengan baik.

"Jadi semua sudah berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, saya berharap semua ini berjalan terus dan jangan sampai ada yang tersakiti," jelas dia.

Baca juga: Moeldoko Sebut Penyelundupan Senjata untuk Aksi 22 Mei Berhasil Digagalkan

Dalam pemilu, kalah menang merupakan hal yang biasa. Bagi yang menang tidak jumawa, yang kalah jangan merasa rendah diri.

Menurut Nasir, pihaknya tidak bertanggung jawab pada mahasiswa yang turun ke jalan pada 22 Mei.

"Kalau ternyata datang membawa simbol-simbol kampus, kampus yang akan menindak. Jangan sampai simbol-simbol dibawa, karena akan merusak sendi-sendi akademik," terang dia.

Nasir menambahkan, pihaknya sudah memberikan peringatan ke kampus agar mahasiswanya tidak melakukan aksi bersama gerakan massa, karena pemilihan umum sudah berjalan sesuai dengan konstitusi. Kalaupun ada indikasi kecurangan, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com