Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Menanti Surat Wasiat Prabowo

Kompas.com - 20/05/2019, 07:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SELAIN hasil penghitungan akhir, ada yang ditunggu publik yakni surat wasiat Prabowo. Entah mengapa disebut surat wasiat, apakah karena jelang penghitungan akhir atau ada hal lain.

Jika ditilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat wasiat berarti pesan terakhir yang disampaikan seseorang,  biasanya kepada ahli waris terkait dengan harta yang akan ditinggalkannya.

Tapi mungkin yang dimaksud Capres Prabowo Subianto adalah pesan terakhir sebelum pengumuman KPU pada Pemilu 2019.

Banyak kalangan memperkirakan, hampir bisa dipastikan isinya berkaitan dengan langkah Prabowo dan koalisinya menyikapi hasil pilpres 2019.

Sinyal enggan ke Mahkamah Konstitusi

Dari informasi yang berkembang, semakin masif dilontarkan bahwa Tim Capres-Cawapres Prabowo-Sandi tidak akan membawa tudingan kecurangan ini ke Mahkamah Konstitusi.

"Jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu," kata Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Politisi Partai Berkarya, Titiek Soeharto.

"Kayanya kita ke MK enggak karena kita pernah pengalaman di 2014, kita ke MK, judulnya belum diperiksa, bukti-buktinya belum diperiksa, sudah diketok yang menang sebelah sana," kata Titiek, Jumat (17/5/2019).

"Jadi kayanya sekarang kita tidak akan ke MK lagi. Jadi, kita akan berjuang di jalanan!" lanjut Titiek.

Terkait hal ini, Ketua MK 2013 - 2015, Hamdan Zoelva kepada saya menjelaskan, bahwa seluruh putusan MK pada pemilu 2014 telah disidangkan dengan terbuka dan adil.

"Hasil sidang MK pada pemilu 2014, bisa dilihat dari putusannya. Sejak proses sidang di MK selalu dilakukan terbuka, termasuk seluruh poin hasilnya. Ada kecurangan yang terjadi pada pemilu 2014, tapi jumlahnya tidak signifikan mengubah perolehan suara, apalagi menganulir calon!" kata Hamdan kepada saya di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Dua pelanggaran dan putusan Bawaslu

Lepas dari perdebatan ini, jika hasil hitung cepat benar, bahwa  Capres 01 Jokowi-Ma'ruf menang pada pemilu 2019, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi lima tahun ke depan.

Presiden terpilih akan menghadapi stigma menang dengan cara curang. Meskipun, tudingan ini tidak terbukti secara hukum karena pihak penuding tidak membawanya dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi.

Meski begitu, kita bisa membayangkan, jutaan pendukung pasangan yang gagal pada pemilu ini akan selalu berpegangan pada tudingan yang tak terbukti ini.

Di sisi lain, baru saja diumumkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memutuskan ada pelanggaran pada proses penghitungan KPU. Media sosial lalu ramai bahwa keputusan ini membuktikan adanya kecurangan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com