JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah menjadi hal biasa partai koalisi ikut memiliki peranan dalam penentuan beberapa menteri di pemerintahan. Pengamat politik dari Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan hal ini juga terjadi dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, Arya berpendapat Jokowi bisa menghindari usulan partai untuk penyusunan kabinet pada periode pemerintahan berikutnya. Hal ini karena periode 2019-2024 merupakan periode terakhir Jokowi bisa menjabat sebagai presiden.
"Kan Jokowi sebenarnya relatif tidak punya beban lagi secara politik, tidak bisa maju lagi jadi tinggal kerja saja. Harusnya dengan tidak adanya beban secara politik itu, Jokowi harusnya lebih powerful menentukan kabinetnya," ujar Arya kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).
Baca juga: Jokowi Reshuffle Menteri yang Terseret Pusaran Kasus Korupsi?
Jokowi bisa memilih orang yang dia sukai dan performanya bagus tanpa harus didikte dari partai. Sebab pada periode terakhir ini, partai koalisi tidak bisa mengancam mengalihkan dukungan pada pemilu selanjutnya. Partai juga tidak mungkin menarik dukungan karena akan merugikan mereka.
"Jokowi lebih punya power untuk menekan partai partai ini, 'saya enggak mau ini, saya mau ini', misalnta begitu. Dia lebih punya hak ya, partai enggak mungkin bisa ancam-ancam lagi akan tarik diri karena butuh juga," ujar Arya.
Susunan kabinet pada periode pemerintahan selanjutnya dinilai sangat penting untuk Jokowi. Sebab para menteri ini yang akan membantu Jokowi membuat warisan terakhir sebagai presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.