Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal di Dapil Sumbar, PDI-P Dinilai Tersandung Politik Identitas

Kompas.com - 13/05/2019, 11:53 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta Adi Prayitno menilai, politik identitas dan sentimen negatif masyarakat Sumatera Barat membuat PDI-P gagal meraih kursi DPR RI di Pileg 2019.

"Kalau dilihat kecenderungannya, masyarakat di Sumatera Barat ini kan termasuk wilayah yang fragmentasi politiknya cukup ekstrem. Sumbar termasuk wilayah yang memang sentimennya anti PDI-P sekaligus anti Joko Widodo," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Gerindra dan PAN Raih Tiga Kursi DPR di Sumbar, PDI-P Nihil

Ia menjelaskan, PDI-P dan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menjadi dua paket yang ditolak oleh masyarakat Sumbar. Pasalnya, PDI-P dan Jokowi dianggap tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat maupun kelompok Islam di Sumbar.

Sentimen tersebut, lanjutnya, telah mengkristal dalam preferensi politik masyarakat Sumbar lantaran efek kampanye nasional yang dikemukakan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

"Kampanye politik nasional kan ada dua narasi besar yang selalu dihadapkan, pasangan 01 dan partai pengusungnya dianggap tidak ramah terhadap umat Islam. Sedangkan pasangan 02 dan partai pengusungnya dianggap memperjuangkan aspirasi umat Islam," papar Adi.

Baca juga: Jokowi-Maruf Kalah di Bengkulu, PDI-P Justru Raih Suara Terbanyak

Tak pelak, seperti diungkapkan Adi, PDI-P tidak mendapatkan satu kursi pun di tingkat DPR karena sentimen negatif tersebut. Hal itu berkelindan dengan partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang mendapatkan efek positif sehingga mampu meloloskan caleg DPR-nya di dapil Sumbar.

"Partai pengusung 02 mendapatkan insentif elektoral yang cukup signifikan, seperti PAN dan Gerindra," imbuhnya.

Baca juga: PDI-P Raih Suara Terbanyak di Kalimantan Barat

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2019, Minggu (12/5/2019) malam.

Hasilnya, Partai Gerindra dan PAN mendapat masing-masing tiga kursi di DPR RI periode 2019-2024. Gerindra dan PAN mengirimkan dua wakilnya dari daerah pemilihan Sumbar I dan masing-masing satu wakil di Sumbar II. Sementara PDI Perjuangan kehilangan kursi.

Kompas TV Caleg PAN Eggy Sudjana tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan seruan <em>people power</em>. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyatakan pemeriksaan terhadap Eggy Sudjana masih dibutuhkan karena masih terdapat sejumlah pertanyaan yang ingin diklarifikasi. Eggy sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik pada Jumat (3/5/2019) siang ini. Laporan kasus seruan <em>people power</em> terhadap Eggy Sudjana sebelumnya disampaikan politisi PDI Perjuangan ke Polda Metro Jaya. Sementara itu kuasa hukum Eggy Sudjana melalui kuasa hukumnya menyatakan keterangan yang ia berikan pada pemeriksaan sebelumnya sudah dianggap cukup. #EggySudjana #PeoplePower #PoldaMetroJaya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com