Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi KPU, Kapolda Metro Jaya Cek Kesiapan Pengamanan

Kompas.com - 11/05/2019, 15:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2019).

Ia datang untuk mengecek kesiapan pengamanan KPU, mengingat penetapan hasil pemilu 2019 sudah semakin dekat.

"Kami mengecek kesiapan pengamanan baik di tingkat KPU daerah atau KPU RI, menyiapkan angggota dari Polda Metro Jaya dan Mabes di KPU dan Bawaslu," kata Gatot.

Gatot mengatakan, pada hari penetapan hasil pemilu, 22 Mei 2019, kepolisian bakal menerjunkan 30.000 personel yang akan ditempatkan di beberapa titik.

Baca juga: Kapolda Metro: Sejak Masa Pencoblosan Situasi Kondusif, Tidak Ada Kejadian Menonjol

Ia mengakui, mendekati hari penetapan hasil pemilu, muncul sejumlah aksi massa. Menurut dia, hingga saat ini, aksi yang digelar massa masih kategori aksi damai.

"Syukur Alhamdulillah sampai sekarang kan aksinya berupa aksi damai," ujar Gatot.

Meski demikian, Gatot tetap mengimbau para koordinator aksi untuk mematuhi aturan selama aksi berlangsung.

Misalnya, mengantongi izin dari pihak berwajib sebelum aksi berlangsung, hingga tidak boleh melakukan tindakan yang provokatif.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Imbau Pihak yang Tak Puas dengan Hasil Pemilu agar Tak Gunakan Langkah Inkonstitusional

Jika dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, maka bukan tidak mungkin pihak kepolisian mengambil tindakan tegas.

"Sudah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, bagaimana batasan-batasan daripada orang-orang atau massa yang melalukan unjuk rasa. Di antaranya, harus menjaga keamanan dan ketertiban, kedua harus menghormati hak azazi manusia, kemudian juga menghormati norma dan etika yang ada kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Gatot.

"Kalau ini dilanggar, apalagi dia tidak ada izin, Polri bisa melakukan pembubaran terhadap kegiatan tersebut," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com