Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Kami Melayani Semua, TKN dan BPN

Kompas.com - 10/05/2019, 20:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemiliham Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, KPU selalu memperlakukan setara kedua tim pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ia menegaskan, KPU tak pernah mengistimewakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam bertugas.

Hal itu disampaikan Viryan menanggapi tudingan keberpihakan KPU dalam Pemilu 2019 yang ramai disebarkan di media sosial karena Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Real Count KPU, Jokowi-Maruf Menang Telak di Keerom Papua

"Ya enggak benar (KPU berpihak). KPU melayani semua, TKN dan BPN. Kan semua terima sama baiknya. Tak pernah KPU menafikkan atau memberikan perlakuan berbeda," ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Ia menyebutkan, kesalahan dalam Situng bisa terjadi lantaran ada koreksi berjenjang yang terjadi selama rekapitulasi suara.

Oleh karena itu, ia menilai wajar terjadi perbedaan antara forum C1 dengan Situng.

Sebab, kata Viryan, C1 yang salah input selanjutnya dikoreksi menjadi formulir DA 1 kemudian di-input kembali hasil koreksinya ke Situng sehingga hasilnya berbeda dengan C1 awal.

Baca juga: Saat BPN Pertanyakan Urutan Rekapitulasi Suara Nasional di KPU...

"Pertama mungkin ada proses koreksi jenjang berikutnya. Kan disebutkan Situng gunakan C1. Apa adanya. Dalam hal terjadi kekeliruan penulisan C1, maka proses koreksi dilakukan dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, menjadi formulir DA1," ujar Viryan.

Ia menambahkan, jika ada pihak yang merasa dicurangi, semestinya datanya disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi suara sehingga bisa diperdebatkan dan ditemukan kebenarannya.

"Seperti sekarang rapat, kan bisa disampaikan di forum seperti ini. Baru nanti saling sandingkan benar atau tidak. Kan belum tentu tuduhan kecurangan itu benar. Kan baru praduga. Harus dibuktikan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com