Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Soal Koalisi Harus Dibicarakan dengan Seluruh Partai Pengusung

Kompas.com - 08/05/2019, 23:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan soal format koalisi tak bisa ditentukan sendiri oleh Presiden Joko Widodo, melainkan harus dibicarakan dengan seluruh partai pengusung.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi peluang bergabungnya Demokrat dan PAN ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika nantinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Kami berpendapat mengingat KIK yang telah bekerja keras dan rakyat menetukan hasilnya maka arah koalisi ke depan itu berpijak kepada kesepakatan bersama kepada seluruh partai KIK," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

"Terutama yang menerima dukungan rakyat sehingga melampaui parliamentary threshold di parlemen, yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP," lanjut Hasto.

Baca juga: Tanggapi Pertemuan Jokowi-AHY, Demokrat Sebut Terlalu Dini Bicara Koalisi

Ia menilai pertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak bisa langsung diartikan sebagai penjajakan koalisi.

Sebab, Hasto mengatakan penjajakan koalisi harus melibatkan semua partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dan hal itu belum dilakukan.

Ia pun mengatakan penentuan format koalisi selain harus dibicarakan dengan semua partai pengusung juga harus didasarkan pada prinsip timbal balik terkait upaya partai tersebut memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Ini Kata Sandiaga soal Pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana

Ia pun menilai terlalu dini bila saat ini membahas format koalisi di pemerintahan sebab partai-partai masih sibuk mengamankan suaranya untuk memastikan lolos ke parlemen.

"Jadi arah koalisi itu tentu saja merupakan bagian dari perencanaan strategis kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf dan partai KIK. Dengan demikian itu akan bersifat timbal balik," ujar Hasto.

"Maka kami melihat bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan Zulkifli Hasan dan AHY merupakan hal yang positif dan konstruktif. Tetapi arah koalisi ke depan tentu saja akan dibahas secara bersama," lanjut Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com