Hal itu disampaikan Hasto menanggapi peluang bergabungnya Demokrat dan PAN ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika nantinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
"Kami berpendapat mengingat KIK yang telah bekerja keras dan rakyat menetukan hasilnya maka arah koalisi ke depan itu berpijak kepada kesepakatan bersama kepada seluruh partai KIK," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
"Terutama yang menerima dukungan rakyat sehingga melampaui parliamentary threshold di parlemen, yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP," lanjut Hasto.
Ia menilai pertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak bisa langsung diartikan sebagai penjajakan koalisi.
Sebab, Hasto mengatakan penjajakan koalisi harus melibatkan semua partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dan hal itu belum dilakukan.
Ia pun mengatakan penentuan format koalisi selain harus dibicarakan dengan semua partai pengusung juga harus didasarkan pada prinsip timbal balik terkait upaya partai tersebut memenangkan Jokowi-Ma'ruf.
Ia pun menilai terlalu dini bila saat ini membahas format koalisi di pemerintahan sebab partai-partai masih sibuk mengamankan suaranya untuk memastikan lolos ke parlemen.
"Jadi arah koalisi itu tentu saja merupakan bagian dari perencanaan strategis kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf dan partai KIK. Dengan demikian itu akan bersifat timbal balik," ujar Hasto.
"Maka kami melihat bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan Zulkifli Hasan dan AHY merupakan hal yang positif dan konstruktif. Tetapi arah koalisi ke depan tentu saja akan dibahas secara bersama," lanjut Hasto.
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/08/23270701/pdi-p-sebut-soal-koalisi-harus-dibicarakan-dengan-seluruh-partai-pengusung