Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Prabowo Sering Tolak Intervensi Asing, tapi Malah Bicara dengan Pihak Asing

Kompas.com - 08/05/2019, 14:00 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menyindir pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menggelar pertemuan khusus dengan media asing.

Menurut Arsul, sikap ini bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan Prabowo yang sering menolak intervensi pihak asing.

"Lah kan katanya antiasing. Kok sekarang bicaranya dengan pihak asing? Memang enggak percaya sama teman-teman media nasional?" ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Prabowo Dinilai Tak Percaya Institusi Nasional, tapi Beri Karpet Merah Pihak Asing

Apalagi, topik yang dibahas Prabowo dengan wartawan dari media asing itu adalah soal kecurangan pemilu 2019.

Arsul berpendapat, belum saatnya memberi cap bahwa Pemilu 2019 curang. Sebab tahapan penghitungannya juga belum selesai.

Selain itu, bentuk kecurangan yang ditemukan kubu Prabowo-Sandiaga sejauh ini hanya ada pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Arsul mengatakan, kesalahan input dalam Situng tidak bisa menjadi indikator kecurangan pemilu.

Baca juga: Gelar Pertemuan Terbatas dengan Media Asing, Prabowo-Sandiaga Bahas Kecurangan Pemilu 2019

Kesalahan input bisa langsung diperbaiki. Selain itu, hasil penghitungan yang akan digunakan bukan berasal dari Situng melainkan dari hasil rekapitulasi manual.

"Karena yang dipakai sebagai sebuah kebenaran, sebagai alat penghitungan suara yang mengikat, itu kan penghitungan yang manual," ujar Arsul.

Sebelumnya, Prabowo menggelar pertemuan atau press briefing dengan wartawan media asing.

Pertemuan digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019), pukul 16.00 WIB.

Baca juga: Data Situng KPU Tembus 70 Persen: Jokowi 56,24 Persen, Prabowo 43,76 Persen

Pertemuan dilakukan secara terbatas. Hanya wartawan media asing terdaftar yang dapat masuk ke kediaman Prabowo.

Sementara, wartawan dari media nasional tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertemuan.

Saat ditemui seusai pertemuan, Direktur Materi Debat Sudirman Said mengatakan, dalam pertemuan itu BPN memaparkan berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kekeliruan terkait Pemilu 2019.

Mantan Menteri ESDM di Kabinet Kerja itu menyebut bahwa ada permintaan dari sejumlah media asing agar Prabowo menggelar pertemuan.

Oleh sebab itu, kata Sudirman, BPN tidak mengundang wartawan dari media nasional.

"Jadi tadi itu pertemuan dengan wartawan asing untuk menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan dan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini sudah menjadi pengetahuan kalian semua," kata Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com