Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Audit Situng KPU, Diusulkan Sandiaga hingga Disepakati TKN

Kompas.com - 06/05/2019, 14:21 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Proses penghitungan suara hasil Pemilu 2019 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dilakukan pemungutan suara pada 17 April kemarin. Penghitungan suara dapat dipantau seluruh masyarakat melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU yang ada di situs KPU.

Seluruh proses penghitungan dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak bisa turut melakukan pengawasan dan koreksi apabila menemukan kekeliruan dalam proses penghitungan ini.

Dari kedua kubu pasangan calon presiden, masing-masing menemukan dan melaporkan sejumlah kesalahan input data ke Situng KPU. Kesalahan ini kemudian banyak diasumsikan sebagai upaya terpola yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Hingga akhirnya, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyarankan KPU untuk mengaudit Situng miliknya.

Usul audit

Usulan audit Situng KPU ini disampaikan oleh sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta di sela menjalankan kegiatannya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/5/2019).

Sandi menyebut, Situng KPU perlu diaudit karena berulang kali ditemukan salah memasukkan data yang pada akhirnya menambah atau mengurangi perolehan suara salah satu kubu.

Kesalahan-kesalahan itu, menurut Sandi, ditemukan oleh aktivis atau relawan yang selama ini aktif melakukan pemantauan.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalah berkaitan data entry di Situng," kata Sandiaga.

Baca juga: Demi Pemilu Berkualitas, Sandiaga Minta Situng KPU Diaudit

Hindari stigma negatif


Sandiaga menyebut, audit ini penting dilakukan untuk menghindari dugaan adanya pola kecurangan yang menguntungkan satu pihak.

"Perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini terpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," ujar dia.

Usul audit ini dilakukan bukan karena perolehan suara Sandiaga dan pasangannya, Prabowo yang ada di bawah perolehan suara Jokowi-Ma’ruf. Namun, untuk mencapai pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

"Karena ini bukan tentang kalah menang, yang mengadukan kecurangan itu sudah dua kubu, kubu 01 dan 02," ucap Sandiaga.

Fahri Hamzah mendukung

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan satu suara dengan Sandiaga Uno tentang audit yang harus dilakukan pada Situng KPU. Bahkan, ia mengusulkan untuk dilakukan audit secara menyeluruh, termasuk pada metode yang digunakan.

"Ya memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh. Makanya, menurut saya, audit ini gunanya itu lebih kompleks, lebih kompleks dari sekadar audit keuangan, tapi soal prosedur, metode," ujar politisi yang dulu maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com