Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memasuki Ramadhan, MUI Minta Semua Pihak Kendalikan Diri Secara Politik

Kompas.com - 05/05/2019, 20:51 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Abdullah Jaidi yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidang isbat di Kantor Kementerian Agama, meminta agar semua pihak mampu mengendalikan diri secara politik selama bulan Ramadhan.

"Semoga Ramadhan tahun ini, meski dalam situasi penghitungan suara pemilu, mudah-mudahan dengan hikmah dan berkah Ramadhan, kita masing-masing dapat mengendalikan diri sesuai sabda Rasulullah," ujar Jaidi dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Minggu (5/5/2019).

Baca juga: Sambut Ramadhan, Ribuan Orang Padati Pantai Baron untuk Padusan

Menurut Jaidi, pengendalian diri yang dimaksud tidak cuma dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan selama Ramadhan. Hal tersebut juga akan menambah nilai-nilai ibadah selama berpuasa.

Jaidi berharap Ramadhan kali ini dapat memperkuat persaudaraan dan persatuan. Bahkan, tidak hanya di antara umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Bersinan, Ritual Warga Lombok Tengah Sambut 1 Ramadhan

Meski sedang dalam tahun politik, Jaidi berharap Ramadhan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif, aman dan damai di Indonesia.

"Sehingga dapat terwujud ukhuwah sesama Muslim, ukhwah persaudaran sesama bangsa, sehingga dapat membangun Bangsa Indonesia, negara ini ke depan lebih baik dan berkembang," kata Jaidi.

Kompas TV Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Bagaimana persiapkan diri untuk berpuasa agar puasa berjalan lancar dan sehat? Simak dialognya dengan dokter Yohanessa Wulandari yang akan berbagi tips puasa sehat. #TipsPuasaSehat #Ramadhan #BulanRamadhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com