Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Akui Ada Penurunan Suara di Pileg 2019

Kompas.com - 04/05/2019, 21:05 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengevaluasi hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Dari hasil rapat, secara umum elektabilitas PAN menurun dibandingkan Pemilu 2014.

"Saat ini kita masih menghitung, tapi sudah punya gambaran kira-kira pencapaian PAN di 2019 memang ada penurunan. Saat ini kita sedang mengkaji seberapa jauh penurunanya," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Eddy berharap perolehan kursi PAN di DPR RI masih signifikan. PAN juga sudah berkomunikasi dan bertukar informasi dengan beberapa pimpinan wilayah terkait perolehan suara provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga: PAN Akan Terapkan Sanksi untuk Kader yang Beda Dukungan Politik

Ia juga mengeluh proses rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang masih terhambat masalah sistem teknologi.

"Sekarang sedang dalam proses pendataan, namun proses rekapitulasi suara masih lambat. Harus ada evaluasi oleh KPU terkait sistem Pemilu 2019," ucapnya.

Eddy juga berharap KPU mengevaluasi Pemilu 2019 dan mulai mencoba menerapkan sistem pemilu menggunakan teknologi, seperti e-voting dan e-counting.

Adapun berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, PAN memperoleh 6,77 persen suara dalam Pileg DPR. Sementara pada Pileg 2014, PAN memperoleh 7,59 persen suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com