Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Langsung ke KPU, Fadli Zon Temukan Sejumlah Kelemahan Situng

Kompas.com - 03/05/2019, 21:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki sejumlah kelemahan.

Beberapa kelemahan ini Fadli temukan usai melakukan pengecekan langsung terhadap Situng KPU.

"Ada sejumlah hal yang saya kira masih merupakan tanda tanya dan kelemahan dari sistem yang ada," kata Fadli saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Hingga Jumat 3 Mei, Terjadi 224 Kali Kesalahan Entry Data Situng KPU

Kelemahan itu misalnya, ketika terjadi kesalahan input data scan C1 ke Situng, tidak ada satu sistem yang bisa mengoreksi secara langsung.

Ketika ada kesalahan, koreksi harus dilakukan oleh petugas di kabupaten.

"Misalnya 120 bisa ditulis 1200, ada tambahan 0-nya. Saya pertanyakan kenapa tidak ada rejection, padahal kita tahu jumlah TPS (pemilih) itu hanya 3 digit. Kenapa kalau 4 digit masih masuk juga? Ini tidak bisa dijawab oleh KPU dengan sistem yang ada," ujar Fadli.

Baca juga: Fadli Zon Minta KPU Hentikan Situng, Ini Alasannya

Selain itu, kelemahan lainnya adalah, jika terjadi kesalahan penulisan data di formulir C1, data itu tetap akan diinput sebagai entry data Situng.

Kesalahan penulisan data C1 hanya bisa dikoreksi di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.

Padahal, kesalahan entry data Situng dapat memengaruhi grafik perolehan suara.

Kelemahan ketiga, petugas yang menginput data Situng sama dengan petugas yang memverifikasi entry data Situng.

Baca juga: Situng Sementara: Jokowi-Maruf 55 Juta Suara, Prabowo-Sandi 43 Juta Suara

Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Mereka yang mengerjakan pekerjaan input, mereka juga yang bisa melakukan verifikasinya sehingga bisa tidak akurat. Ini kenyataan yang terjadi dan tadi juga kita sampaikan juga di lapangan ketika mengecek langsung," kata Fadli.

Tidak hanya itu, Fadli menyebut, kapasitas memori Situng KPU tak cukup besar. Sehingga, tak semua gambar scan formulir C1 bisa dimuat dalam Situng.

Baca juga: Relawan Prabowo-Sandi Sebut Kesalahan Data Situng Juga Berdampak ke Paslon 01

Akibatnya, terdapat entry data Situng yang tak dilengkapi dengan gambar scan formulir C1 dan hanya berupa angka saja.

"Ini juga menurut saya suatu hal yang sangat amatiran, karena seharusnya untuk tingkat negara tidak boleh ada hal seperti ini karena sudah harus dihitung berapa jumlah kapasitas dari memori yang dibutuhkan, bandwidth yang dibutuhkan," katanya.

Kompas TV Hingga Kamis (2/5) siang, data yang masuk di sistem informasi penghitungan suara, situng KPU, sudah mencapai 61 persen. Data yang ditampilkan dalam situng merupakan data berdasarkan angka dalam salinan formulir C1. Hingga pukul 10. 30 WIB, data dari formulir C1 yang masuk berasal dari 497 ribu665TPS, dari total 813 ribu 350 TPS atau lebih dari 61%.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com