Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Sebut Bergabungnya Demokrat Harus Dibahas dengan Koalisi

Kompas.com - 03/05/2019, 15:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly menyatakan jika ada partai yang hendak bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja maka harus dibahas oleh seluruh anggota koalisi.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pernyataan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan bisa saja pertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membahas koalisi.

Saat ini, Koalisi Indonesia Kerja berisikan partai-partai pengusung dan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

"Kami, Partai Golkar, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Partai Demokrat. Soal keinginan bergabungnya Partai Demokrat tentu harus dibahas bersama dengan anggota koalisi lainnya," kata Ace melalui pesan singkat, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Pertemuan Jokowi-AHY, Arah Politik Demokrat dan Ancaman Resistensi dari PDI-P

Ia menambahkan dalam membentuk kabinet diperlukan kepercayaan serta rasa saling menghormati di antara seluruh anggota koalisi.

Karena itu, Ace menambahkan, diperlukan komunikasi intensif di antara semua anggota sebelum membangun koalisi pemerintahan yang solid.

"Dlam sebuah koalisi pemerintahan itu, tentu prasyaratnya harus saling percaya dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang intens itu merupakan salah satu prasyarat yang dilalui untuk membangun saling percaya tersebut," lanjut dia.

Moeldoko sebelumnya menilai, tak menutup kemungkinan Jokowi dan AHY akan membicarakan koalisi pasca pilpres 2019 saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Sandiaga Anggap Pertemuan Antara AHY dan Jokowi Hanya Silaturahim

"Ya bisa juga pastinya begitu (bicara koalisi), karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Pada pilpres 2019, Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Gerindra, PKS dan PAN. Namun Moeldoko menegaskan bahwa politik bisa berubah dengan cepat.

"Politik sangat dinamis. Dalam 5 menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yang berada di sana berada di sini. Sangat dinamis," kata Moeldoko.

Saat ditanya apakah Jokowi berupaya merangkul Partai Demokrat lewat AHY, Moeldoko menjawab singkat sambil tertawa. "Ya sepertinya yang terlihat seperti itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com