JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta didasarkan pada pertimbangan kemampuan Jakarta dalam memikul "beban" sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (29/4/2019), membahas isu pemindahan Ibu Kota.
"Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah di masa mendatang, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan serta pelayanan publik sekaligus pusat bisnis," ujar Jokowi.
Jokowi menekankan, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta harus didasarkan atas visi jangka panjang, jangan justru sebaliknya.
Baca juga: Ini 3 Kota yang Jadi Alternatif Lokasi Pemindahan Ibu Kota
"Kita harus bicara kepentingan lebih besar bagi bangsa negara, visioner, dalam jangka panjang sebagai negara besar menyongsong kompetisi gobal," lanjut dia.
Sejumlah negara pun sudah melakukan hal itu. Ia mencatat, ada tiga negara yang memindahkan ibu kotanya, yakni Brazil, Kazakstan, dan Korea Selatan.
Ia pun yakin, Indonesia dapat melakukan hal yang sama asalkan didasarkan pada pertimbangan dan perencanaan yang matang.
"Memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang matang. Sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk memperhatikan pada aspek geopolitik geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujar Jokowi.
"Tapi saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.