Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Harap Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tanpa Perantara

Kompas.com - 23/04/2019, 21:54 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Sandiaga Uno mendukung pertemuan antara kedua calon presiden, yakni capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Usul tersebut dicetuskan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan para tokoh dan pimpinan ormas Islam di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Namun demikian, menurut Sandiaga, pertemuan tersebut akan lebih baik jika dilakukan tanpa perantara.

"Saya yakin di tingkat pimpinan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu alhamdulillah, kalau bisa dilaksanakan akan sangat baik dan tanpa perantara menurut saya, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua capresnya," kata Sandiaga saat ditemui di Masjid Jami' At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: TKN Sebut Ajakan Rekonsiliasi dari Jokowi adalah Upaya Menjaga Prabowo

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menilai pertemuan melalui perantara tidak efektif untuk mendinginkan suasana.

Ia berpandangan masyarakat telah menunggu-nunggu pertemuan antara dua capres yang bersaing sengit selama tujuh bulan.

Pertemuan itu, kata Sandi, akan memberikan sinyal positif terhadap persatuan bangsa.

"Jadi kalau masih dalam tahapan melalui penjajakan, melalui perantara menurut saya sangat tidak efektif, masyarakat menunggu tentunya yang paling tertinggi Pak Jokowinya sendiri dan Pak Prabowonya," ungkapnya.

"Ini merupakan langkah yang sangat baik buat bangsa kita dan juga untuk mengingatkan bahwa proses ini belum selesai, bahwa masih ada tahapan-tahapan C1," sambung dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan para tokoh dan pimpinan ormas Islam untuk membahas kondisi masyarakat seusai Pemilu 2019 yang masih terbelah dan terpolarisasi.

Kalla dan para tokoh Islam tersebut merumuskan langkah-langkah yang harus diambil para elite politik untuk meredam konflik.

Salah satunya ialah pertemuan kedua capres di Pilpres 2019, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Tentu diharapkan tadi makin cepat makin baik apabila Pak Jokowi dapat bertemu dengan Pak Prabowo. Tentu itu kita semua mendukung apabila ada rekonsiliasi seperti itu sehingga rekonsiliasi di bawah juga bisa cepat dicapai," ujar Kalla seusai bertemu dengan para tokoh tersebut di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku ingin bertemu Prabowo dan sudah mengutus Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk merealisasikan pertemuan tersebut.

Luhut pun mengakui, ia diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ia sudah berkomunikasi dengan mantan Danjen Kopassus itu melalui sambungan telepon.

Baca juga: Sandiaga Bertemu 5 Sekjen Parpol Koalisi, Bahas Dugaaan Kecurangan di Pilpres

"Ya memang saya sudah telepon Pak Prabowo, bicara per telepon, ya kami kan teman," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Dalam pembicaraan via telepon itu, Luhut mengajak Prabowo untuk bertemu empat mata untuk berbicara seputar hasil Pilpres 2019.

Menurut Luhut, Prabowo menyambut baik ajakan untuk bertemu itu. "Baik sekali, ketawa-ketawa. Kami janjian mau makan, detailnya saya tanya, kita makan apa? Saya mau makanan Jepang. Kami janjian," kata Luhut yang sudah berteman dengan Prabowo sejak berdinas di TNI.

Kompas TV Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan posisi Wakil Gubernur DKI sudah ditentukan dan diserahkan kepada PKS. Simak pernyataan Sandiaga Uno berikut ini. #sandiagauno #cawagubdki #pemprovdki
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com