Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Kurangi Belanja Barang Sebanyak-banyaknya

Kompas.com - 23/04/2019, 11:37 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga memperbanyak belanja modal dan mengurangi belanja barang.

Instruksi itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/4/2019) pagi.

"Yang ingin saya tekankan, seperti kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa belanja modal agar diperkuat, agar ditingkatkan. Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggaran betul-betul bisa direalisasikan," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Ingatkan Jangan Ada Lonjakan Harga Selama Ramadhan

Jokowi mengatakan, dalam konteks belanja modal di level provinsi, kabupaten dan kota, masih ada kecenderungan berkutat pada infrastruktur.

Oleh karena itu, Jokowi ingin adanya penambahan anggaran di Kementerian PUPR, agar infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan arteri bisa terealisasi.

"Mungkin anggaran-anggaran yang kira-kira masih di kementerian lain ragu, masukkan saja ke PUPR," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Jokowi: Prioritas Utama Semua Kementerian adalah Pembangunan SDM

Di sisi lain, Jokowi meminta agar belanja barang dikurangi sebanyak mungkin. Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melihat dokumen APBN tahun-tahun sebelumnya dan memilih mana yang cocok untuk memangkas belanja barang.

"Belanja barang dikurangi sebanyak-banyaknya. Ibu Menteri Keuangan tolong dilihat," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com