Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Politik Diminta Hargai Partisipasi Publik daripada Buat Kegaduhan Pasca-pemilu

Kompas.com - 21/04/2019, 14:13 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elite politik diminta menunjukkan penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Deklarasi kemenangan sepihak dan tuduhan kecurangan terhadap penyelenggara pemilu dinilai hanya menimbulkan kegamangan pasca pemungutan suara.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini dalam pernyataan pers bersama koalisi masyarakat sipil pemantau pemilu di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: Elite Politik Diingatkan Tak Lontarkan Pernyataan Spekulatif dan Provokatif soal Hasil Pemilu

"Jangan hanya menggunakan pemilu untuk merebut kekuasaan, tetapi bagaimana menghargai partisipasi rakyat, menghargai nilai kejujuran dan taat hukum," ujar Titi.

Menurut Titi, tingkat partisipasi publik dalam pemilu cukup tinggi pada Pemilu 2019.

Pemilu kali ini juga melibatkan banyak petugas pemungutan suara yang bekerja tanpa henti selama berhari-hari.

Bahkan, tidak sedikit yang kelelahan dan sampai meninggal dunia saat bertugas mengamankan surat suara dan melakukan rekapitulasi.

Menurut Titi, klaim kemenangan dan tuduhan kecurangan malah membingungkan publik dengan spekulasi yang tidak jelas.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Elite Politik Ciptakan Suasana Tenang Pascapemilu

Selain itu, menurut Titi, masing-masing capres dan tim kampanye sebaiknya mengawal keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses memasukkan data dan perhitungan surat suara.

Peserta pemilu seharusnya tidak melontarkan narasi ke publik yang menuduh telah terjadi kecurangan sejak awal.

"Ikuti prosedur dan aturan main. Kalau ada pelanggaran hukum, gunakan mekanisme yang ada," kata Titi.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com