Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja KawalPemilu Diganggu, Dikirimi C1 Palsu hingga Upaya Perusakan Data

Kompas.com - 20/04/2019, 21:07 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - KawalPemilu menemukan sejumlah masalah dalam mengawal penghitungan suara Pemilu 2019. Ada upaya perusakan data hasil pemilu 2019.

Seperti dikutip twitter @KawalPemilu2019, Sabtu (20/4/2019), pihaknya melakukan rekonsiliasi mendadak setelah menemukan sejumlah kejanggalan berdasarkan laporan dari para moderator.

Temuan KawalPemilu, banyak data C1 atau form hasil penghitungan suara di TPS yang diunggah ke situs KawalPemilu, terindikasi palsu.

Baca juga: KawalPemilu Ajak Masyarakat Jadi Relawan Jaga Suara di Pemilu 2019

Ciri-ciri C1 palsu, yakni tidak ada hologram dan terjadi penggelembungan jumlah suara yang melampaui jumlah pemilih di TPS tersebut.

Selain itu, ada indikasi upaya perusakan data di situs KawalPemilu dengan cara mengunggah foto C1 yang sama hingga 200 foto.

Selain itu, mengunggah foto-foto non C1 dengan jumlah yang lumayan banyak.

Dampaknya pada proses perhitungan real count, yakni Tim Moderator menjadi kesulitan memproses secara efektif karena banyaknya foto-foto non C1 serta C1 terindikasi palsu.

"Apabila tim moderator kewalahan dengan derasnya data yang tidak relevan ini, tentunya proses digitize terhambat," tulis admid twitter @KawalPemilu2019.

Baca juga: KawalPemilu ingin Ulangi Keberhasilan di Pemilu 2014: Memperkuat Legitimasi KPU

Ketika proses digitize terhambat, barisan admin verifikasi (di atas moderator) tentunya juga menjadi terhambat dalam verifikasi datanya. Dampaknya, pemrosesan C1 dari seluruh TPS Indonesia menjadi melambat juga.

KawalPemilu mengimbau semua simpatisan dan tim pendukung kedua kandidat capres-cawapres untuk membantu tim relawan KawalPemilu secara jujur dan berintegritas.

"Ingatlah, apabila kalian berupaya mengacaukan perhitungan real count KP, KITA SEMUA RUGI," tulis admin.

Menyikapi tersebut, Tim Admin dan Pengawasan KawalPemilu akan lebih tegas memonitor akun-akun Facebook yang terindikasi berupaya melakukan perusakan atau mengacaukan proses perhitungan real count KawalPemilu2019

"Kami akan melakukan "BAN" bagi yang tetap bersikukuh," tulis admin.

Selain itu, tim moderator diminta lebih teliti melakukan moderasi dengan memperhatikan keaslian formulir C1, jumlah suara dengan data jumlah pemilih sesuai aturan KPU.

"Kami melakukan monitor dan verifikasi selalu, tidak ada data mentah yang tidak diproses dan diteliti. Ini sudah biasa kami lakukan, 5 tahun yang lalu dan tahun ini. Sistem IT kami sgt kuat :) , partisipasi terbuka demokrasi memang ada downside selalu :) - sudah diantisipasi," tulis admin.

"Mari kita Kawal bersama dengan JUJUR dan BERINTEGRITAS. Terima kasih," pungkasnya.

Kawal Pemilu adalah proyek urun daya (crowdsourcing) netizen pro data Indonesia yang didirikan tahun 2014 untuk menjaga suara rakyat di Pemilu melalui penggunaan teknologi untuk melakukan real count secara cepat dan akurat.

Pada Pemilu 2014, perbedaan suara KawalPemilu dengan hasil rekapitulasi KPU, yaitu 0,14 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com