Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Periksa Luhut soal Video Pemberian Amplop Saat Berkunjung ke Bangkalan

Kompas.com - 18/04/2019, 12:47 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (18/4/2019).

Pemanggilan tersebut guna meminta klarifikasi Luhut perihal video kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Cholil di Bangkalan, Madura, Sabtu (30/3/2019).

Dari video yang beredar di media sosial, tampak Luhut tengah memberikan amplop putih kepada Kiai Zubair Muntasor.

"Tadi ada pemeriksaan terhadap Bapak Luhut Pandjaitan, berkaitan dengan laporan dari masyarakat yang khususnya berkaitan pada saat ada video, rekaman mengenai diduga pemberian uang kepada masyarakat," ungkap Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Penjelasan Luhut soal Video Pemberian Amplop Saat Berkunjung ke Ponpes di Madura

Menurut Bagja, Luhut menyangkal bahwa pemberian uang tersebut merupakan praktik politik uang.

"Tapi secara umum Pak Luhut menyangkal hal pemberian uang, dimaksud bukan money politic dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan, terdapat 23-24 pertanyaan yang dilontarkan kepada Luhut. Pemeriksaan tersebut, ujarnya, berlangsung sekitar satu jam, dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.15 WIB.

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Dilaporkan ke Bawaslu Soal Pemberian Amplop

Bawaslu mempertanyakan maksud Luhut datang ke tempat tersebut, durasi pertemuan, hingga apakah ada tim kampanye saat ia berada di sana.

Bagja mengatakan, pihaknya masih mendalami keterangan Luhut beserta saksi lainnya. Mereka membutuhkan hingga lima hari ke depan untuk menyelesaikan laporan tersebut.

"Kami perlu dalam ini sudah tinggal beberapa hari lagi, mungkin 3-5 hari lagi selesai," tutur dia.

Luhut disebutkan bersikap kooperatif selama pemeriksaan dan bersedia untuk dipanggil kembali.

Baca juga: Klarifikasi Luhur Utomo, Pembuat Video Luhut Serahkan Amplop di Pesantren

Sebelumnya, Luhut menjelaskan, ia memang memberikan "bisyaroh" kepada Kiai Zubair untuk membantu pengobatannya.

Menurut Luhut, Kiai Zubair memiliki masalah kesehatan. Sebagai tamu dan berniat untuk menjenguk, ia pun membalas sambutan hangat dengan memberikan bantuan.

"Sebagai tamu yang dijamu dan disambut dengan hangat, saya hanya dapat membalas dengan memberi bisyaroh sekadarnya untuk membantu pengobatan Beliau (Kiai Zubair)," ujar Luhut melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2019).

"Saya pun lebih dulu diberi oleh-oleh berupa batik dan batu akik. Begitulah tradisi yang kami lakukan untuk menjaga tali silaturahim," kata dia.

Kompas TV Perekam video Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan amplop kepada pengasuh pondok pesantren Nurul Cholil mengaku kecewa kepada warganet dan meminta maaf kepada pihak Ponpes. Sebelumnya, pihak ponpes menegaskan pertemuan Luhut Binsar Pandjaitan dengan Kiai Haji Zubair Muntashor hanya sekedar silaturahim biasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com