Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Bangsa Kita Sekarang Berada dalam Arah yang Salah...

Kompas.com - 13/04/2019, 20:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan, bangsa Indonesia saat ini berada dalam jalur yang salah.

Hal itu dikemukakan Prabowo di dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini berada dalam arah yang salah. Arah ini kalau diteruskan, tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenar-benarnya bagi bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Baca juga: Debat Terakhir, Jokowi Akan Bicara soal Ekonomi Syariah

 

Prabowo melanjutkan, dalam UUD 1945, sudah sangat jelas rancang bangun ekonomi bagi Indonesia. Meski demikian, pemerintah saat ini dinilai tidak bisa membendung mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri.

"Dan itu juga sudah diakui oleh pemerintah saat ini bahwa kekayaan nasional ini mengalir ke luar negeri. Jadi, lebih banyak uang milik warga negara Indonesia ke luar dibandingkan di Indonesia," ujar Prabowo.

Baca juga: Sandiaga Mengaku Santai Hadapi Debat Terakhir

 

Selain itu, lanjut Prabowo, terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Artinya, tidak ada barang yang diproduksi di Indonesia sendiri.

Prabowo pun berjanji akan mengubah arah visi perekonomian bangsa Indonesia apabila ia dan Sandiaga Uno terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Kompas TV Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin jelang debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Ma'ruf mengatakan bakal memberikan kejutan di debat final Pilpres 2019. #DebatPilpres2019 #DebatCapres #MarufAmin

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com