Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arie Kriting: Era Jokowi, Jumlah Bioskop di Indonesia Timur Bertambah Banyak

Kompas.com - 09/04/2019, 08:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelawak tunggal Satriaddin Maharinga Djongki alias Arie Kriting mengapresiasi positif pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung pertumbuhan layar film di Indonesia.

Arie menyebut, dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah layar film bertambah dari sekitar 700 menjadi 2.000-an layar di seluruh Indonesia.

Indonesia bagian timur ikut merasakan. Sebelum Jokowi menjabat Presiden, jumlah bioskop hanya lima layar dan sekarang bertambah banyak.

"Di kampung saya, Pulau Buton, Bau-bau saja, tiga tahun lalu enggak ada bioskop. Baru ada bioskop itu belakangan ini saja," ujar Arie ketika dijumpai di acara konferensi pers "Konser Putih Bersatu" bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Baca juga: 13 April 2019, Pendukung Jokowi Gelar Konser Putih Bersatu di GBK

Konser Putih Bersatu merupakan acara yang digagas artis, musisi, seniman dan budayawan di Tanah Air dalam rangka mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2019-2024.

Pernyataan Arie tersebut merupakan bagian dari testimoninya terhadap kerja pemerintahan Jokowi yang dinilainya harus dilanjutkan.

"Ini membuat orang-orang di kampung saya itu percaya kalau saya artis. Yang lalu-lalu banyak yang enggak percaya saya ini artis. Karena bioskop saja tidak ada," kelakar Arie.

Baca juga: PDI-P: Rakyat Pilih Pemimpin yang Gebrak Hambatan, Bukan Gebrak Meja

Arie melanjutkan, pertumbuhan layar bioskop di Indonesia berkat kebijakan di era pemerintahan Jokowi.

"Karena Pak Jokowi kalau enggak salah dua atau tiga tahun lalu mencabut daftar investasi negatif yang tertempel pada industri perfilman. Sehingga investasi bisa masuk dan mendorong industri perfilman Indonesia," ujar Arie.

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X. Paket kebijakan tersebut salah satunya, yakni mengeluarkan sektor idustri perfilman dari Daftar Negatif Investasi (DNI) agar investasi asing bisa masuk.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Tiap BPN Rilis Survei Internal, Kami Senyum-senyum Saja

Dengan demikian, beberapa sub sektor di industri perfilman bisa dimasuki oleh investasi asing, antara lain pertunjukan film, pengedaran film, studio rekaman, sarana penyuntingan film, laboratorium pengolahan film, sarana pengisian suara film dan studio pengambilan film.

Arie menyebut, kebijakan itu berdampak positif kepada masyarakat setempat karena menyerap tenaga kerja serta secara tidak langsung membangun kualitas sumber daya manusia.

"Orang kan biasanya ribut dengan bilang 'wah Pak Jokowi hanya membangun di infrastruktur saja, tanpa membangun sumber daya manusia'. Padahal, tidak juga," ujar Arie.

"Padahal salah satu hal di pembangunan SDM adalah juga membangun fasilitas yang menjadi titik kumpul sehingga dia mendapatkan satu informasi baru," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com