Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih Tunanetra Butuh Waktu 5 hingga 7 Menit Saat Pencoblosan

Kompas.com - 03/04/2019, 20:24 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Jelang pesta demokrasi yang berlangsung pada 17 April 2019, sejumlah pihak telah melakukan persiapan seperti simulasi pencoblosan yang dilakukan secara berkala oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam simulasi ini, dijelaskan mengenai tata cara pencoblosan dan juga cara melipat surat suara dengan rapi.

Berdasarkan simulasi, KPU mengungkapkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas saat pencoblosan tak jauh beda dengan pemilih biasa, yaitu 5 menit hingga 7 menit.

Salah satu tunanetra yang juga relawan dalam memperjuangkan hak suara penyandang disabilitas, Agatha Febriany (30) menyatakan, para difabel harus mendapatkan informasi terbaru mengenai kandidat yang akan dipilih, demi efisiensi waktu.

"Harus update info-info siapa yang nantinya akan dipilih, biar enggak kelamaan di dalam bilik TPS," ujar Agatha saat ditemui di rumahnya pada Rabu (3/4/2019).

"Apalagi cuma dibatasi satu TPS untuk 300 orang atau pemilih, soalnya penduduk di sini kebanyakan jadi dibikin dua TPS," ujar dia.

Baca juga: Penyandang Tunanetra Harap Ada Audiobook untuk Kenali Kandidat dalam Pemilu

Pernyataan Agatha ini dibenarkan oleh Komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Menurut dia, tiap TPS memang didesain setidaknya untuk 300 pemilih. Dengan demikian, setiap pemilih diperkirakan membutuhkan waktu 5 hingga 7 menit.

"Karena itu desain pemilih maksimal 300 pemilih tiap TPS. Undang-undang mengatur maksimal 500 pemilih tiap TPS," ujar Hasyim Asy'ari kepada Kompas.com, Rabu (3/4/2019).

"Dalam tiap TPS dibuat empat bilik suara sehingga dalam waktu bersamaan bisa empat pemilih nyoblos bersamaan," ujar Hasyim.

Menurut dia, jika pemilih difabel ternyata memerlukan waktu lebih dari 7 menit untuk melakukan pencoblosan, nantinya akan dibantu oleh pendamping atau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hasyim juga mengatakan bahwa simulasi KPU sudah terlaksana di Tangerang, Banten dan Bogor, Jawa Barat sebelum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Adapun simulasi tersebut dalam rangka mendesain pemilih per TPS. Simulasi terakhir setelah penerbitan PKPU, dilakukan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Semua KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat simulasi serupa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com