Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Roy Morgan: PDI-P 39 Persen, Gerindra 21 Persen, Golkar 7,5 Persen

Kompas.com - 03/04/2019, 13:50 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei asal Australia Roy Morgan menyebut elektabilitas PDI-P tertinggi dibanding partai politik lain peserta Pemilu 2019. Dikutip dari laman Roy Morgan, perolehan elektabilitas partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut sebesar 39 persen. 

Namun demikian, yang mesti menjadi perhatian, elektabilitas PDI-P menurun sebesar 3,5 persen dibanding Maret 2019. 

Roy Morgan juga memprediksi partai koalisi pendukung Jokowi akan menjadi mayoritas di parlemen.

"Dukungan untuk Koalisi Mayoritas yang dipimpin PDI-P turun 1 persen menjadi 56 persen pada bulan Maret, sementara dukungan untuk Koalisi Minoritas yang dipimpin Gerindra naik 0,5 persen menjadi 36,5 persen," kata CEO Roy Morgan, Michele Levine dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4/2019).  

Di bawah PDI-P, ada Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 21 persen. Angka tersebut stagnan, tak naik maupun turun dari survei satu bulan lalu.

Posisi ketiga diduduki Partai Golkar yang elektabilitasnya meningkat sebesar 1,5 persen menjadi 7,5 persen di bulan Maret.

Baca juga: Ini Elektabilitas Parpol di Mata Emak-emak Menurut Survei LSI Denny JA

Selanjutnya adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapatkan 6 persen suara responden. Elektabilitas keduanya meningkat 1 persen.

Lalu ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elektabilitas 4,5 persen. Angka itu menurun sebesar 0,5 persen.

Kemudian, diikuti Partai Amanat Nasional (PAN) yang memperoleh 3,5 persen suara responden. Eleketabilitas PAN menurun sebesar 1,5 persen dari bulan Februari 2019.

Selanjutnya, elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meningkat 1 persen menjadi 3 persen.

Perindo juga mengalami peningkatan sebesar 1 persen sehingga suaranya menjadi 2 persen.

Lalu, Partai Nasdem dan Partai Garuda sama-sama memperoleh 1 persen suara serta tak mengalami perubahan dari hasil sebelumnya.

Di posisi selanjutnya adalah Partai Hanura dengan peningkatan sebesar 0,5 persen suara menjadi 1 persen.

Sisanya sebanyak 4,5 persen terbagi kepada Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Berkarya.

Baca juga: Elektabilitas Parpol Menurut Survei Terbaru Tiga Lembaga

Seperti diketahui, ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 ditetapkan di angka 4 persen. Artinya, parpol yang suaranya di bawah empat persen tak bisa lolos ke DPR. 

Survei ini dilakukan pada pertengahan Februari sampai pertengahan Maret 2019 dengan responden sebanyak 1.102 di atas 17 tahun di 17 provinsi.

Roy Morgan menggunakan metode wawancara tatap muka pada survei ini dengan margin of error kurang lebih 1,3 persen.

Roy Morgan adalah lembaga survei independen asal Australia yang sudah beroperasi selama 75 tahun. Lembaga ini secara berkala juga merilis hasil survei untuk Pemilu Indonesia.

Kompas TV Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengklarifikasi informasi simpang siur terkait survei elektabilitas salah satu capres. LIPI menegaskan pihaknya belum merilis survei apapun terkait capres tahun ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memberikan klarifikasinya terkait isu survei capres. Kita bahas lebih dalam bersama peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris. #LIPI #SurveiCapres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com