Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK dan Bawaslu Ingatkan Kandidat Pemilu 2019 Transparan dan Tak Berpolitik Uang

Kompas.com - 27/03/2019, 13:55 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menekankan pentingnya para kandidat di Pemilu 2019 untuk transparan dan tak berpolitik uang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengimbau kepada seluruh calon untuk membuka riwayat hidupnya. Sebab, hal itu penting untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

"Saya pikir itu juga salah satu kriteria yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kenapa dia tidak ingin membuka riwayat hidup dia itu? Saya pikir penting," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Bawaslu Minta Publik Laporkan Temuan Politik Uang

Laode juga menyoroti calon petahana, baik untuk tingkat DPRD hingga DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Ia mengingatkan, calon petahana yang melaporkan harta kekayaannya menunjukkan sikap antikorupsi dan taat pada hukum.

Pelaporan harta kekayaan juga menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Karena itu masyarakat bisa menilai juga kalau dia lapor LHKPN saja enggan, berarti dia tidak serius juga menjadi pejabat publik yang baik," katanya.

Baca juga: 5 Desa di Kulon Progo Deklarasikan Anti-politik Uang Jelang Pemilu 2019

Terakhir, ia mengingatkan para kandidat tak berpolitik uang. Laode juga mengimbau masyarakat tak memilih kandidat yang berpolitik uang.

"Jadi intinya kita berharap pemilu berjalan lancar dan yang kedua tidak ada money politic di dalam proses pemilihan umum yang sekarang," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. Ia menilai transparansi para kandidat penting agar pemilih mendapatkan informasi yang cukup.

Baca juga: Politik Uang hingga Keterlibatan ASN Berpotensi Jadi Pelanggaran Kampanye Rapat Umum

"Kita minta pada peserta Pemilu untuk membuka semua track record yang bersangkutan dalam pekerjaannya, dalam pengabdian masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa peserta pemilu tersebut," kata dia.

Ia juga mengimbau para pemilih untuk tak menerima uang dari para kandidat. Pemilih diharap waspada dengan berbagai modus pemberian uang dari kandidat.

"Untuk itu kami minta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan di 2019 ini. Sudah jelas seluruh pemuka agama, pemuka adat di republik ini menentang politik uang. Jadi pilihan Anda adalah pilihan yang dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan," ujarnya.

Kompas TV Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar deklarasi Desa Anti Politik Uang. Gerakan Desa Anti Politik Uang sudah dideklarasikan di 18 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah.<br /> Deklarasi ini dideklarasikan di Desa Lerep di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Deklarasi ditandai dengan sejumlah pertunjukan musik dan tari tradisional. #bawaslu #jawatengah #desaantipolitikuang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com