Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK dan Bawaslu Ingatkan Kandidat Pemilu 2019 Transparan dan Tak Berpolitik Uang

Kompas.com - 27/03/2019, 13:55 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menekankan pentingnya para kandidat di Pemilu 2019 untuk transparan dan tak berpolitik uang.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengimbau kepada seluruh calon untuk membuka riwayat hidupnya. Sebab, hal itu penting untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

"Saya pikir itu juga salah satu kriteria yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kenapa dia tidak ingin membuka riwayat hidup dia itu? Saya pikir penting," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Bawaslu Minta Publik Laporkan Temuan Politik Uang

Laode juga menyoroti calon petahana, baik untuk tingkat DPRD hingga DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Ia mengingatkan, calon petahana yang melaporkan harta kekayaannya menunjukkan sikap antikorupsi dan taat pada hukum.

Pelaporan harta kekayaan juga menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Karena itu masyarakat bisa menilai juga kalau dia lapor LHKPN saja enggan, berarti dia tidak serius juga menjadi pejabat publik yang baik," katanya.

Baca juga: 5 Desa di Kulon Progo Deklarasikan Anti-politik Uang Jelang Pemilu 2019

Terakhir, ia mengingatkan para kandidat tak berpolitik uang. Laode juga mengimbau masyarakat tak memilih kandidat yang berpolitik uang.

"Jadi intinya kita berharap pemilu berjalan lancar dan yang kedua tidak ada money politic di dalam proses pemilihan umum yang sekarang," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. Ia menilai transparansi para kandidat penting agar pemilih mendapatkan informasi yang cukup.

Baca juga: Politik Uang hingga Keterlibatan ASN Berpotensi Jadi Pelanggaran Kampanye Rapat Umum

"Kita minta pada peserta Pemilu untuk membuka semua track record yang bersangkutan dalam pekerjaannya, dalam pengabdian masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa peserta pemilu tersebut," kata dia.

Ia juga mengimbau para pemilih untuk tak menerima uang dari para kandidat. Pemilih diharap waspada dengan berbagai modus pemberian uang dari kandidat.

"Untuk itu kami minta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan di 2019 ini. Sudah jelas seluruh pemuka agama, pemuka adat di republik ini menentang politik uang. Jadi pilihan Anda adalah pilihan yang dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan," ujarnya.

Kompas TV Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar deklarasi Desa Anti Politik Uang. Gerakan Desa Anti Politik Uang sudah dideklarasikan di 18 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah.<br /> Deklarasi ini dideklarasikan di Desa Lerep di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Deklarasi ditandai dengan sejumlah pertunjukan musik dan tari tradisional. #bawaslu #jawatengah #desaantipolitikuang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com