Dukung MUI, KPU Sebut Golput Mubazir Politik

Kompas.com - 27/03/2019, 09:18 WIB
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,7 triliun dari anggaran Negara untuk membiayai pelaksanaan Pemilu tahun ini? Entah baru tahu atau sudah tahu, maka sebaiknya jangan tak memilih atau jadi golput (golongan putih). Dok IstimewaPemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,7 triliun dari anggaran Negara untuk membiayai pelaksanaan Pemilu tahun ini? Entah baru tahu atau sudah tahu, maka sebaiknya jangan tak memilih atau jadi golput (golongan putih).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mendukung imbauan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) agar tidak golput dalam pemilu.

"Kami apresiasi agar tingkat partisipasi ya tinggi, dan penting bagi masyarakat agar gunakan hak pilihnya. Jangan sampai menyesal setelah pemilunya selesai karena tidak gunakan hak pilihnya," kata Viryan saat dikonfirmasi, Selasa (27/3/2019) malam.

Viryan menyebut, golput atau tak memilih dalam pemilu merupakan suatu tindakan yang mubazir.

Baca juga: MUI Imbau Masyarakat Tak Golput

Masyarakat diminta untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin, sebab negara telah memfasilitasinya. Apalagi, suara pemilih menentukan kepemimpinan bangsa selama lima tahun ke depan.

"Kan sudah difasilitasi negara, kemudian masyarakat sudah didata (sebagai pemilih), surat suara sudah disiapkan, pelaksana sudah disajikan tapi (jika) nggak digunakan, kan mubazir politik," ujar Viryan.

Baca juga: Maruf Amin: Imbauan MUI agar Tidak Golput Sudah Sejak Pemilu 2014

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Muhyiddin Junaidi mengimbau masyarakat tak golput pada Pemilu 2029. Ia mengatakan MUI mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

"MUI minta agar masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, pertama, mereka harus menggunakan hak pilih mereka," ujar Muhyidin saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Ia pun meminta masyarakat tak terpecah belah dalam momen Pemilu 2019. Menurut Muhyidin, perbedaan pilihan dalam Pemilu 2019 merupakan keniscayaan sehingga harus disikapi dengan wajar.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Nasional
Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Nasional
Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

Nasional
 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karier Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karier Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X