Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: KPK Punya Lebih Banyak Bukti soal Suap Pengisian Jabatan

Kompas.com - 25/03/2019, 14:29 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya banyak bukti mengenai kasus suap terkait pengisian jabatan di sejumlah instansi. Bahkan, menurut Mahfud, jumlahnya lebih banyak dari laporan yang dia sampaikan.

"KPK lebih banyak punya fakta. Kalau saya punya 7 fakta, di sini ada 11 atau berapa begitu, mereka punya fakta sendiri, karena masyarakat sudah lapor lebih dulu," ujar Mahfud di Gedung KPK Jakarta, Senin (25/3/2019).

Baca juga: Mahfud MD Minta Kasus Romahurmuziy Tak Dikaitkan Partai, Pileg atau Pilpres

Mahfud mengakui telah menyerahkan informasi kasus hukum kepada KPK. Ia mengatakan, informasi itu hanya sebatas data-data secara umum, tidak menyebut pelaku secara perorangan.

Kendati dugaan korupsi itu pasti akan dibantah oleh pihak terduga, menurutnya, KPK hanya tinggal mencocokan data yang dimiliki dengan informasi yang dia dan orang lain berikan.

Menurut ahli hukum tata negara tersebut, KPK tinggal merangkai fakta-fakta untuk meningkatkan ke penyidikan.

"KPK ini ternyata banyak punya informasi dibandingkan saya, hanya cocok-cocokan saja semua kan begitu," kata Mahfud.

Baca juga: Menurut Mahfud, Bantahan Romahurmuziy Cuma Kebiasaan Umum Tersangka

Sebelumnya, KPK menangkap tangan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Jawa Timur. Dia diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Baca juga: Berkunjung ke KPK, Mahfud MD Mengaku Berdiskusi tentang Pemberantasan Korupsi

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Kompas TV Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membantah pernyataan Romahurmuzy terkait kasus jual beli jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin. Khofifah juga siap dipanggil KPK, jika dirinya dibutuhkan untuk memberikan keterangan terkait kasus itu. Khofifah menegaskan dirinya membantah jika memberikan rekomendasi Haris Hasanudin sebagai Kanwil Kemenag Jatim kepada Romahurmuziy. Khofifah mengaku, terakhir bertemurommy saat pelantikan dirinya di istana negara 13 Februari lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com