Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Selesaikan Keterbatasan Jaringan Internet untuk Menunjang UNBK

Kompas.com - 25/03/2019, 12:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menyelesaikan persoalan keterbatasan jaringan internet dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Sebab, masih ada 39 persen siswa yang masih mengikuti UN berbasis kertas lantaran terkendala jaringan internet.

Baca juga: Terkendala Jaringan, 9 Persen Peserta UN Masih Gunakan Kertas

Bahkan di Pulau Jawa, yakni 48 persen siswa di sekolah di Kabupaten Garut, masih menjalani UN berbasis kertas lantaran terkendala jaringan internet.

"Di Pulau Jawa sekali pun, belum semua sekolah bisa mengikuti UNBK karena masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Contohnya, di Kabupaten Garut. Karena masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan internet," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin (25/3/2019).

Baca juga: Jangan Lakukan 5 Hal Ini Bila Tidak Ingin Dikeluarkan dari UN 2019

Ia berharap pemerintah memberikan respons cepat agar masalah ini tidak terulang pada tahun mendatang. Karena itu, ia menyatakan harus ada keberanian dari pemerintah untuk menetapkan target semua peserta ujian bisa mengikuti UNBK.

Untuk itu, lanjut Bamsoet, sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementeriam Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) menjadi sangat penting.

Bamsoet meminta Kemdikbud memberikan data dan informasi tentang daerah atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot) agar ditindaklanjuti Kominfo.

Baca juga: Jelang UN Minggu Depan, Kemendikbud Bagikan Kisi-kisi di Sini

Ia menilai, hambatan pelaksanaan UNBK berkaitan dengan progres proyek Palapa Ring barat, tengah dan timur.

Sebab, kata Bamsoet, publik telah diberi pemahaman bahwa proyek Palapa Ring akan mewujudkan seluruh wilayah Indonesia saling terkoneksi sinyal dan internet.

"Kami berharap pemerintah bisa segera merampungkan proyek Palapa Ring dengan semua aspek pendukungnya, agar pada tahun mendatang tidak ada lagi faktor yang menghambat UNBK di seluruh wilayah tanah air," lanjut dia.

Kompas TV Mendikbud Muhadjir Effendy menjamin Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK sederajat akan berjalan lancar dan UN tidak mungkin dihapus, karena amanah undang-undang mengenai standar pendidikan nasional. Namun demikian pihaknya mengaku pelaksanaan UNBK saat ini masih belum merata, lantaran terkendala teknis dan jaringan yang belum memadai. #ujiannasional #mendikbud
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com