Soal Instrumen Memantau Dana Transfer Daerah Pendidikan, Ini Jawaban Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, instrumen apa yang sebaiknya digunakan oleh pemerintah untuk memantau ketepatan sasaran dana transfer daerah bidang pendidikan.

Hal itu ditanyakan Ma'ruf di dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu (17/3/2019) malam.

Namun, dalam jawaban pertamanya, Sandiaga tidak menyinggung tentang instrumen yang ditanyakan oleh Ma'ruf.

Baca juga: Sandi: Riset Menumpuk dan Mengumpulkan Debu, Apa Masalah Sebenarnya?

Sebaliknya, Sandiaga membeberkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dikerjakan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Di mana bukan hanya sistem pendidikan saja yang dicover, tapi juga ditambah dengan asupan bergizi tinggi kepada penerima manfaat," ujar Sandiaga.

Setelahnya, Sandiaga menyinggung instrumen yang ditanyakan Ma'ruf. Dia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 400 triliun bagi dunia pendidikan belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas.

Baca juga: Ada Infrastruktur Langit, Maruf Yakin 3.500 Startup akan Tumbuh

Oleh sebab itu, Sandiaga mengatakan, instrumen yang harus digunakan untuk memonitor efektivitas anggaran pendidikan bagi rakyat adalah mekanisme yang ada di pemerintah daerah.

NDP dan Dapodik

Ma'ruf yang mendapatkan kesempatan merespons jawaban Sandiaga mengungkapkan hal berbeda.

Baca juga: Jawab Sandiaga, Maruf Paparkan Solusi untuk Turunkan Angka Pengangguran Muda

Ia berpendapat, seharusnya instrumen yang digunakan adalah Neraca Pendidikan Daerah (NDP) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Dengan kedua instrumen ini, saya harapkan pusat dapat memantau output dana transfer daerah pada pendidikan yang dialirkan oleh kementerian dan lembaga. Dengan demikian, dana transfer daerah bisa dipantau outputnya dan bisa dilihat," ujar Ma'ruf.